Ahmadinejad: Mengancam Kami karena Tak Punya Pilihan Logis
Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, menekankan kembali segera diakhirinya pendudukan atas Irak. Hal itu dikemukakan kemarin dalam jumpa persnya di Washington. Menurutnya, politik AS di Irak terbukti gagal dan kehadiran pasukan asing di Irak tidak membantu memulihkan keamanan dan perdamaian di negara tersebut.
Seraya mengkritik media massa Barat yang mendistorsikan pernyataannya bahwa pasca penarikan mundur pasukan AS dari Irak, Iran akan memenuhi kekosongan kekuatan di Irak, Ahmadinejad menegaskan, pasca penarikan mundur pasukan asing di Irak memang akan terjadi kekosongan, namun negara-negara regional termasuk Iran, Arab Saudi, dan Irak sendiri, dapat bekerjasama memenuhi kekosongan kekuatan tersebut. Untuk hal ini, kawasan tidak memerlukan kehadiran pasukan asing.
Menyinggung pernyataan anti-Iran yang dilontarkan beberapa waktu lalu oleh Menteri Luar Negeri Perancis, Bernard Kouchner, Ahmadinejad mengatakan, "Ketika seseorang sudah tidak memiliki pilihan logis lagi, maka ia akan mengancam". Terkait kebijakan Iran terhadap Rezim Zionis Israel, Ahmadinejad menegaskan, "Kami tidak mengakui legalitas Rezim Zionis Israel yang terbentuk karena penjajahan dan kebijakan rasialis, serta selalu mengancam negara-negara tetangganya."
Berbicara soal Holocaust Ahmadinejad kembali menandaskan, "Jika hal ini tidak dibuat-buat, lantas mengapa para peneliti tidak diijinkan melakukan riset dan jika memang benar terjadi di Eropa, lalu mengapa bangsa Palestina yang harus membayarnya."Di bagian lain pernyataannya, Ahmadinejad menepis klaim sejumlah pihak soal terjadinya pelanggaran terhadap kaum minoritas di Iran. Dikatakannya, "Dalam UUD Republik Islam Iran, setiap penganut agama baik Yahudi, Kristen, maupun Zoroaster, memiliki hak yang sama dengan warga muslim Iran.
Adapun mengenai klaim terkait penindasan hak-hak perempuan di Iran, Ahmadinejad menandaskan, "Di Iran tidak terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan, mereka bebas beraktivitas secara energik di berbagai universitas, instansi pemerintahan, lembaga riset, bahkan di kancah politik dan media massa. (IRIB)
