Kabinet Irak secara mutlak menyetujui pakta pertahanan dengan AS. Keputusan kabinet ini mengakhiri perundingan berkepanjangan yang ditujukan guna mengizinkan pasukan AS berada di Irak hingga tiga tahun mendatang.
Perincian syarat kehadiran pasukan AS di pakta pertahanan itu masih memerlukan persetujuan dari parlemen Irak pada 24 November. Juru Bicara Pemerintah Irak Ali al-Dabbagh menggambarkan pakta pertahanan itu sebagai pengganti mandat PBB terhadap penyebaran pasukan koalisi pimpinan AS di Irak yang akan berakhir Desember tahun ini.
Washington menyambut kesepakatan dari Kabinet Irak itu. “Walaupun prosesnya belum usai, kami berharap dan yakin bahwa dalam waktu tak lama kami mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi warga Irak dan AS. Kesepakatan itu akan memberi pesan ke kawasan regional dan dunia bahwa Pemerintah AS dan Irak memegang komitmen atas terciptanya Irak yang demokratis, aman, serta stabil,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Gordon Johndroe.
Kemungkinan besar parlemen akan meloloskan pakta pertahanan itu, mengingat partai pembentuk pemerintah koalisi Perdana Menteri Nouri al-Maliki mendominasi parlemen. Pakta tersebut semula dijadwalkan rampung akhir Juli, tetapi perundingan penyusunan pakta menemui kebuntuan di antaranya karena adanya tinjauan soal kedaulatan Irak.
Al-Dabbagh menjelaskan, Pemerintah Irak telah mendapatkan kepastian dari AS bahwa Presiden AS terpilih Barack Obama akan menghormati pakta pertahanan. Obama yang secara resmi dilantik sebagai presiden AS pada Januari tahun depan telah menyatakan akan menarik pasukan AS dari Irak dalam waktu 16 bulan setelah ia berada di Gedung Putih atau pada Mei 2010.(kompas)
