ANTARA BERBEDA DAN MELAWAN
Rupanya nasionalisme di negeri ini melampaui makna etimologisnya dalam defenisi akibat menyamakan makna Pemerintah dengan Negara.
Tak sedikit orang yang memvonis pengkritik atau penentang sebuah kebijakan dan keputusan Pemerintah sebagai melawan bahkan anti konstitusi.
Yang perlu diperhatikan adalah keragaman dan gradualitas makna berbeda pendapat, menolak, menentang, membangkang dan melawan.
Meski berkonotasi negasi, menolak lebih ringan dari menentang. Menentang lebih ringan dari membangkakang. Membangkang lebih ringan dari melawan.
Umumnya menolak berobjek pendapat dan keputusan, menentang berobjek kebijakan, membangkang berobjek posisi, dan melawan berobjek pihak yang ditentang.
Negara justru memberikan hak kepada rakyat untuk menggugat keputusan Pemerintah melalui peradilan bahkan menggugat penafsiran pasal undang-undang melalui Mahkamaah Konstitusi. Tak hanya itu, rakyat melalui wakil-wakilnya berhak menghapus dan mengubah pasal dalam undang-undang. Itu semuanya justru dianggap sebagai hak legal dan konstitusional.
Dalam demokrasi yang sehat oposan merupakan pihak politik yang justru diperlukan kehadiran dalam parlemen demi check and balance yang mengamankan negara dari totalitarianisme dan arogansi mayoritas.
Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:
- Pemerintah merupakan salah satu elemen negara
- Posisi Kepala Pemerintahan berbeda secara fungsional dengan kepala Negara.
- Negara memberlakukan undang-undang sebagai produk legislasi rakyat melalui para wakilnya.
- Pemerintah mengeluarkan peraturan dan sejenisnya.
Salah satu contoh keputusan Pemerintah dulu dan kini yang boleh ditentang bila terbukti keliru adalah penetapan awal tanggal hijriah.
Terlepas dari itu, Pemerintah sebagai pemegang wewenang pekaksaan mestinya tidak masuk ke dalam arena yang bukan bagian dari mandat yang diberikan oleh rakyat. Dalam negara yang tak berasas agama, awal bulan hijriah bukan urusan Negara.
