ANTARA PROTES DAN PEMBATALAN HASIL PEMILU

ANTARA PROTES DAN PEMBATALAN HASIL PEMILU
Photo by Unsplash.com

Warga sebuah komplek bersepakat untuk melakukan pemilihan koordinator warga dan pengelola komplek.

Setelah bersepakat menentukan hari pemilihan, mereka bersepakat menentukan cara pemilihan secara detail serta membentuk panitia indepen sebagai penyelenggaranya.

Warga berembuk untuk menentukan sosok koordinator dan pengelola komplek dengan menetapkan kriteria-kriteria dan syarat-syaratnya. Disepakatilah bahwa pemipin komplek adalah orang yang secara faktual (bukan dianggap) memenuhi semua syarat kapabilitas (kemampuan, keterampilan dan pengalaman pengelolaan serta track record yang bersih.

Setiap kelompok warga mengajukan nama orang yang dianggap memenuhi syarat-syarat tersebut. Demi menghindari kebuntuan dan agar rencana ini tidak gagal atau warga tidak berkonflik, ditetapkanlah cara adil melalui pemungutan suara untuk menentukan orang yang sudah dipastikan memenuhi syarat profesional sesuai point-point yang disepakati sebagai pengelola.

Dalam pemungutan suara, pengelola lama dinyatakan berhak menjadi pengelola warga mereka untuk kedua kalinya karena suara terbanyak diberikan kepadanya.

Selompok kecil yang kalah suara dalam pemilihan sopir mulai teriak-teriak mencemooh figur terpilih dan menuduhnya curang. Figur terpilih mempersilakan pihak penuduh melakukan gugatan ke dewan juri warga. Setelah dilakukan gugatan diajukan dan diteliti secara seksama dengan menghadirkan saksi-saksi sopir penggugat juga saksi-saksi pihak tergugat, dewan juri memutuskan menolak gugatan dan menyatakan tuduhan curang tak terbukfi. Figur yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sah sebagai pemenang pemilihan. Ketegangan pun mereda. Warga pun pulang ke rumahnya masing dan bersiap menyakskan upacara pelantikannya menyongsong masa depan komplek dengan optimisme.

Rupanya ada segelintir orang bermasalah yang bukan bagian dari pendukung figur tak terpilih sengaja menitipkan misi lain berlagak seolah pihak yang kecewa. Karena figur tak terpilih secara terbuka menyatakan legawa dan menyampaikan ucapan selamat kepada figur terpilih, kelompok bermasalah ini menyampaikan kekecewaan kepadanya.

Karena tetap bersikeras ingin mengganti figur terpilih kelompok bermasalah ini menggoreng isu-isu besar dan sangat sensitif dengan disinformasi intensif. Terbentuklah opini kontra sopir terpilih. Para pemuda di komplek itu tersulut dan melakukan aksi memperotes caranya mengendarai, menyalahkan rute jalan yang dipilihnya dan lain-lain.

Karena merasa dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan, figur terpilih merasa dipercaya dan diberi hak oleh warga komplek untuk mengantarkan warga komplek ke tujuan yang ditetapkan sesuai konsep metode dan rencananya. Dia pun menetapkan sejumlah keputusan sesuai mandat yang diberikan kepadanya pada periode pertama.

Sekelompok orang yang terdiri dari orang-orang yang sejak semula apatis dan anti pemilihan sopir karena menganggap semua kandidat tak becus dan sebagainya dan sekelompok warga pendukung sopir tak terpilih mengktitik keputusannya dengan menganggapnya sebagai pengkhiantan. Kontan opini negatif ini merebak dan menyulut para pemuda. Aksi protes melanda kompleks beberapa hari jelang pelantikan sopir terpilih. Pengelola pun merespon tuntutan dengan menghentikan pelaksanaan keputusan dan menunda sebagian rencananya.

Situasi makin memanas karena berbarengan dengan kebakaran di beberapa sudut blok akibat kemarau panjang dan ulah sejumlah pedagang juga kerusuhan susulan di sebuah blok dalam komplek akibat pernyataan tak etis seorang warga di blok sebelahnya.

Sebagian besar warga komplek yang telah bersiap menyaksikan upacara pelantikan mencurigai aksi itu ditunggagi oleh pihak luar komplek yang bukan saja menolak keputusan figur pemenang tapi ingin menjatuhkannya sebelum pelantikan secara inkonstitusional, bahkan sebagian berencana mengambil alih komplek dengan menerapkan sebuah sistem baru yang hanya dianut oleh sebagian kecil warga.

Mungkin sumber utama kegaduhan yang tak pernah libur di komplek itu adalah minimnya kesadaran kewargaan. Artinya, warga mestinya tak hanya sadar sebagai individu yang punya hak namun juga punya kewajiban. Warga wajib mematuhi kesepakatan yang telah dibuatnya. Warga mestinya mengawal hasil kesepakatan dengan menolak penumpang gelap, bukan malah diam apalagi ikut-ikutan melanggarnya. Memang, memberikan masukan dan menyampaikan pendapat kepada pengelola merupakan hak warga sebagai pemilik kedaulatan tapi, sesuai kesepakatan, penyampaian protes mestinya tidak menjurus kepada pembatalan hasil pemilihan yang telah ditempuh dengan segala pengorbanan.

Read more