APA DI BALIK DEMO TOLAK UU KPK?

Berakhirnya pemilu dengan kisah panjang gugatan sengketa tak berarti situasi politik membaik sebagaimana diharapkan. Kebakaran hutan yang meluas, Papua yang bergolak lagi dan ekstremisme (khilafahisme) yang menguat meletakkan Pemerintah dalam posisi tak nyaman.

Beberapa hari ini pedagang keliling minuman mungkin menuai laba lumayan besar. Musim demo tiba. Protes mahasiswa terhadap Pemerintah dan DPR karena mengesahkan UU KPK dan RUU KUHP merebak. Pemerintah dituding melemahkan KPK dan menguatkan oligarki. Netizen kembali ke arena twitt war. Cebong dan kampret mulai dipakai lagi. Inilah sebuah negara yang mungkin setengah penduduknya adalah pengamat dan kritikus.

Menurut logika normatifnya, yang dipilih oleh mayoritas pemilih adalah pihak yang lebih dipercaya daripada yang diseleksi oleh DPR. Yang dipercaya sebagai pengelola negara mestinya didukung kebijakan dan rencananya. Tapi, mengapa yang terjadi justru sebaliknya? Mengapa yang baru saja dinyatakan menang mutlak dan menguasai mayoritas kursi parlemen justru ditentang oleh publik?

Apakah yang menentang kebijaksanaannya adalah publik pemilih kontestan yang tak terpilih atau pihak ketiga yang tak berpartispasi dalam pemilihan? Ataukah penentangan ini hanya terkait kebijakan Pemerintah tentang korupsi dan KPK, bukan bermotif penolakan politik? Ataukah ini adalah ekspresi kekecewaan para pendukugnya? Adakah ini kelanjutan dari gugatan terkait pemilu lalu yang ditolak MK jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih? Ataukah ada udang "khilafah" di baliknya?

Berdemo dan menyampaikan protes adalah hak konstitusional setiap warga negara. Meski indikasi penyimpangan oleh penumpang gelap bisa ditemukan, tapi betapa sulit memilah-milah motif dan tendensi yang tersimpan rapi dalam benak. Pemerintah harus mempertimbangkan suara di luar Senayan. Semoga negara ini segera bangkit dan semua persoalan segera teratasi.