AS Bangun Tembok Pemisah di Sadr

Angkatan perang Irak dan Amerika Serikat (AS) membangun benteng di Kota Sadr setelah berhasil menduduki kota itu. Mereka, kemarin, berhasil menduduki kota itu dalam serangan yang menewaskan 13 orang dan melukai 80 lainnya.

Benteng itu dibangun untuk mengantisipasi serangan roket yang dilancarkan milisi. Benteng itu akan dibangun dengan tinggi tiga meter dan digunakan untuk memisahkan wilayah selatan dan utara Kota Sadr, yang dihuni sekira dua juta orang.

Juru bicara militer AS Letnan Kolonel Steven Stover menyatakan, tembok itu berfungsi untuk mencegah tembakan roket yang berasal dari Kota Sadr. Roket biasanya ditembakkan dengan sasaran Green Zone atau Zona Hijau, kawasan yang dipakai sebagai pusat pemerintahan Irak dan AS.

Penembakan roket tersebut sebenarnya ditujukan ke Green Zone sebagai Kantor Pemerintahan Irak dan Kedutaan AS. Tembok tersebut sebenarnya merupakan rencana dari Pemerintah Irak. Pembangunan tembok tersebut mendapat sambutan baik dari penduduk sekitar.

Ali Muthanna (20), salah satu warga di wilayah tersebut, menganggap pembangunan tembok tersebut dapat menjaga keamanan wilayah tempat tinggalnya. Meskipun pembangunan tembok itu akan menghalangi mobilitas warga. Pembangunan tembok baru itu sendiri, mendapat protes keras dari milisi gerakan pendukung ulama radikal Syiah Moqtada al-Sadr.

"Tembok tersebut seperti sebuah penghalang. Pembangunan tembok baru itu akan menciptakan tekanan baru di Kota Sadr. Bahkan, tembok tersebut akan mengisolasi para warga dan akan memutus hubungan wilayah tersebut dengan daerah penting lainnya," ungkap Salah al-Obeidi, juru bicara gerakan Sadr.

Tahun lalu, militer AS juga berusaha membangun tembok dengan dalih melindungi kelompok Sunni di wilayah Adhamiyah dari ancaman kaum Syiah. Namun, pembangunan tersebut menuai protes dari berbagai pihak terutama dari warga sekitar.

Warga keberatan dengan tembok-tembok yang dibangun. Menurut mereka, tembok itu akan memperburuk ketegangan. Namun, AS bersikeras membangun tembok itu dengan alasan melindungi publik. Menurut AS, langkah tersebut sebagai wujud komitmen membantu Pemerintah Irak. (sindo//pie)