15 anggota Dewan Keamanan PBB tampaknya harus bersiap-siap kehilangan kredibilitasnya sekali lagi ketika ia sedang mempersiapkan sanksi lanjutan terhadap Iran sementara gagal meloloskan resolusi terhadap Israel atas penindasannya yang semakin gencar kepada orang-orang Palestina di Gaza.
“Banyak orang kini bertanya adakah kredibilitas yang masih tersisa bagi DK-PBB,” kata Mouin Rabbani, editor Middle East Report, majalah analisis Timur Tengah paling populer di AS.
Namun, pertanyaan yang jauh lebih tepat, menurut Rabbani, adalah layakkah DK-PBB mempunyai kredibilitas—setelah berbagai kegagalannya menjamin keamanan dan perdamaian, serta menutup mata terhadap banyak ancaman kepada keamanan dan perdamaian berikut hak-hak asasi bagi jutaan manusia.
“Tindak-tanduk DK-PBB yang terus terobsesi dengan program “senjata” nuklir Iran yang tidak pernah eksis sementara tidak mampu melakukan apa pun—bahkan hanya sebuah pernyataan sekalipun—dalam menangani pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza yang nyata di hadapan sudah berbicara banyak hal,” lanjut Rabbani.
“Dan konflik ini (Israel-Palestina) adalah konflik yang mereka (DK-PBB) ciptakan sendiri pada 1947.”
Sementara itu pengamat khusus PBB, John Dugard, dengan tegas menyatakan bahwa aksi Israel telah melanggar larangan atas hukuman kolektif sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa Keempat.
Stephen Zunes, gurubesar politik dan studi internasional University of San Francisco, mengamini pendapat Rabbani bahwa, “Jika DK-PBB tunduk kepada tekanan AS dan menjatuhkan sanksi lanjutan atas Iran sementara tidak ada program senjata nuklir yang aktif di Iran, maka hal itu akan semakin mencederai kredibilitas DK-PBB.”
Sebagai perbandingan, Zunes mengungkapkan bahwa Israel telah melanggar Resolusi DK-PBB 487 yang memerintahkannya agar menandatangani kesepakatan pengawasan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) selama 26 tahun. Namun, selama itu pula DK-PBB tidak pernah member sanksi terhadap Israel. Hal yang sama berlaku terhadap India dan Pakistan yang selama lebih daripada satu dekade tetap dibiarkan melanggar Resolusi 1172 yang memerintahkan kedua negara itu untuk menghentikan program senjata nuklir mereka.
“Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa PBB adalah “United Nations of America,” timpal Rabbani.
Bagi Rabbani, satu-satunya solusi bagi hancurnya sistem di dalam PBB adalah dengan memberikan peran yang sentral dan utama kepada Majelis Umum PBB, alih-alih kepada DK-PBB. “Namun, perkembangan seperti itu tidak pernah terbayangkan, setidaknya dalam waktu dekat.” (www.icc-jakarta.com)
