Skip to main content

China Tolak Sanksi Baru Iran

By September 17, 2008No Comments

China menegaskan pemberlakuan sanksi baru terhadap Iran tidak akan menyelesaikan kebuntuan dalam masalah program nuklir Iran.


Beijing juga menyatakan bahwa sanksi baru tidak akan bisa menekan Teheran menghentikan program nuklirnya. Sikap Beijing itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri China setelah Amerika Serikat (AS) menyatakan kemungkinan pemberlakuan sanksi baru yang lebih keras. Dalam menghadapi tekanan AS tersebut, Iran menyatakan kekuasaan penuh pada Garda Revolusi untuk mengendalikan Teluk.


“Saya tidak berpikir sanksi itu merupakan jalan keluar. Solusi puncak dalam isu nuklir Iran melalui negosiasi dan dialog,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri China Jiang Yu. Jiang berharap seluruh pihak meningkatkan upaya diplomatik dan menyelesaikan masalah itu secara damai melalui negosiasi. AS pada Senin (15/9/2008) memperingatkan bahwa Iran menghadapi kemungkinan sanksi baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait program nuklirnya.


“Kami mendesak Iran agar menghentikan pengayaan uraniumnya dan menghentikan aktivitasnya atau menghadapi implementasi sanksi baru Dewan Keamanan (DK) PBB,” ungkap juru bicara Gedung Putih Gordon Johndroe. Peringatan AS itu muncul setelah laporan baru Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bahwa Iran tidak akan membekukan aktivitas pengayaan uraniumnya seperti diperintahkan PBB.


Barat menuduh pengayaan uranium itu dilakukan untuk membuat bom atom. IAEA melaporkan, Iran telah memasang sentrifugal pengayaan uranium dan melakukan uji coba sentrifugal teknologi lebih tinggi lagi. China merupakan salah satu anggota tetap dalam DK PBB, selain AS, Rusia, Inggris, Prancis, plus Jerman. China dan Rusia sering kali menentang pemberlakuan sanksi baru terhadap AS meskipun pada akhirnya mereka mendukung sanksi-sanksi sebelumnya terhadap Iran.


Sementara Prancis kemarin bersama AS mendesak pemberlakuan sanksi baru terhadap Iran. “Kita tidak punya pilihan lain kecuali bekerja dalam beberapa hari dan pekan ke depan untuk resolusi sanksi baru di DK PBB,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Eric Chevallier.