Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mempertanyakan kehadiran wakil pemerintah Israel di Indonesia. FPKS menganggap kehadiran wakil Israel sebagai peninjau (observer) dalam pertemuan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB (UNESCAP) telah menodai dukungan RI terhadap perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah Israel.
“Kehadiran delegasi Israel di Indonesia mencederai dukungan RI terhadap perjuangan bangsa Palestina. Sampai sekarang Palestina sendiri tidak mengakui Israel, mestinya RI juga sejalan dengan itu,” tandas Suripto, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Kamis (13/4) di Jakarta.
Soeripto menyatakan, sebagai tuan rumah, pemerintah RI berhak menerima atau menolak siapa yang hadir dalam pertemuan, kecuali sebagai delegasi. Sementara kehadiran wakil pemerintah Israel dalam pertemuan itu hanya sebagai observer. “Itu sama saja menodai solidaritas kita kepada bangsa Palestina. RI seharusnya menolak,” imbuhnya.
Suripto tidak bisa memahami mengapa pemerintah RI memberi izin kepada wakil Israel untuk meninjau pertemuan itu. Padahal, kata dia, kepentingan pemerintah RI dengan hadirnya Israel tidak ada sama sekali. RI tidak butuh Israel.
Menurut Suripto, ada kemungkinkah kehadiran wakil Israel itu dimanfaatkan pemerintah RI untuk meminta Israel mengubah sikapnya terhadap Palestina. Namun, lanjut dia, Israel telah jelas-jelas meminta AS dan negara-negara Uni Eropa memboikot Palestina. “Titik-tolak pandangnya tentang kemerdekaan Palestina sudah berbeda. Jadi tidak mungkin Israel mengubah sikapnya,” tegas Soeripto.
Tentang berita adanya pertemuan informal antara wakil Israel dengan sejumlah pejabat RI, Soeripto mengaku telah berusaha menghubungi pihak Departemen Luar Negeri. Bila benar ada pertemuan itu, pemerintah RI berarti telah melakukan kebohongan publik. Pasalnya, seperti yang diberitakan beberapa media massa Deplu membantah adanya pertemuan itu.
“Saya sudah menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Sekjen Deplu, namun ketika dihubungi sedang sibuk. Bila benar ada pertemuan, saya akan minta penjelasan isi pembicaraan. Kalau memang tidak ada, lalu di Indonesia bertemu dengan siapa,” terang mantan Sekjen Departemen Kehutanan ini. (Fraksi-PKS Online)
