Gara-gara Gus Dur emosi dan memberikan pernyataan sensitif terkait KPU, putrinya sibuk memberikan klarifikasi.
Perintah serbu yang dilontarkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ke Komisi Pemilihan Umum Daerah di provinsi dan kabupaten/kota beberapa hari lalu jangan dikonotasikan sebagai tindakan anarkis. Penyerbuan itu hanya sebuah silaturahmi untuk menggunakan hak politik konstituen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Demikian disampaikan Sekjend DPP PKB kubu Gus Dur Yenny Zanubah Wahid dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (8/9)
Menurut Yenny, tidak mungkin ayahnya memerintahkan tindakan yang melanggar hukum. Semuanya dilakukan demi KPU agar mau duduk bersama membicarakan seputar permasalahan hak politik PKB Gus Dur yang sudah diangkat melalui keputusan PTUN. “Pengerahan massa tidak akan dilakukan jika hukum tidak ditegakkan dengan baik. Apalagi jalan lain selain demo. Gus Dur sudah ingatkan kita untuk tidak anarkis. Tapi kita juga punya hak politik dan didengarkan oleh KPU,” ujar Yenny.
Terkait soal perintah Gus Dur yang seolah-olah menyulut aksi yang anarkis dan konflik yang meluas, Yenny menganggap hal itu justru disebabkan oleh perintah Gus Dur tersebut namun bom waktu yang disulut oleh Muhaimin. “Yang menimbulkan konflik horizontal bukan kunjungan kita ke KPU tapi pembekuan DPW-DPC. Di Papua sampai hantam-hantaman, di Jember, Pekalongan, Jombang. Ini karena tindakan semena-mena dari Muhaimin, padahal MA jelas-jelas menyatakan MLB Ancol tidak sah,” tandas Yenny.
Sementara itu, Gus Dur menganggap bahwa pendudukan KPUD adalah tindakan mengaduk-aduk KPU sebagai respon dari tindakan-tindakan Muhaimin. “Tindakan-tindakan yang dilakukan kita udah tau apa maksudnya Muhaimin. Saya juga tahu dibaliknya ada apa-apa, bahwa mereka akan menyuruh mundur semuanya. Nah kalau sudah mundur semuanya, tanggal 10 sekarang, sudah deket tanggal 12. Daripada mereka akan menyerahkan kepada kita untuk menyelesaikan dengan KPU nanti, nah kita duluanin aja,” ujar Gus Dur.
Lalu manfaat apa yang diperoleh dengan mengeluarkan perintah semacam itu? “KPUD nanti kan akan memberikan pendapat. Jadi KPU pusat akan melakukan hal yang sama. Kalau tetep nggak mau, terpaksa kita akan menindak kepada pimpinan DPW/DPC untuk memboikot pemilu. Selesai,” tandas Gus Dur. (Kompas)
