Skip to main content

HORMATI HAK POLITIK LAWANMU

By December 5, 2016No Comments

Tak bisa dipungkiri ada dua sikap kontras terhadap Ahok, juga terhadap HRS. Dua sosok ini dipisahkan oleh satu isu yang kita semua tahu. Tapi mungkin tidak banyak orang tahu bahwa ada satu hal yang mempertemukan keduanya. Meski pembedaan pribumi dan keturunan kini dianggap bukan bagian dari nasionalisme modern, keduanya sama-sama berasal dari elemen minoritas etnik, alias warga keturunan. Namun, karena kesamaan agama dengan mayoritas warga pribumi juga faktor ikatan sosiohistoris dan lainnya, warga keturunan Arab secara natural dianggap pribumi, meski anggapan ini tidak bisa dianggap berlaku rata.
Kehadiran nyata dan kontribusi besar banyak tokoh keturunan Arab di pentas politik juga lainnya sejak era perjuangan melawan penjajah, kemudian orde lama, lalu orde baru hingga orde reformasi membaurkan identitas etnis mereka dalam identitas kebangsaan yang lebih besar.
Namun, belakangan, terutama di era reformasi mutakhir, tampilnya sejumlah pribadi dari keturunan Arab dalam aktivitas-aktivitas keagamaan yang, mungkin menurut sebagian kalangan, bercorak keras atau intoleran serta bertabrakan dengan budaya toleransi yang sudah tertanam lama dalam masyarakat, mulai mengundang reaksi penolakan beriring reaksi dukungan.
Akhir-akhir ini di sosial media, yang merupakan ruang komunikasi yang sangat luas, lamat-lamat terdengar kritik-kritik yang tidak bisa dianggap sebagai lontaran spontan akibat kekesalan tapi mulai menjadi opini yang mengarah kepada generalisasi dan labelisasi yang memprihatinkan.
Terlepas dari polarisasi seputar kasus penodaan agama atau lainnya dan terlepas dari sikap pro dan kontra, Ahok dan HRS juga siapapun mempunyai hak kewarganegaraan sama dengan lainnya. Ahok berhak mencalonkan diri sebagai gubernur bila memenuhi syarat-syarat konstitusionalnya. HRS pun berhak menggunakan hak sipilnya untuk menyampaikan pandangannya. Lainnya pun demikian. Warga juga berhak menentang dan mendukung salah satu dari mereka berupa partisipasi langsung dan berupa kritik-kritik.
Ahok tidak merepresentasi warga keturunan Cina. Dia juga tidak mewakil sikap warga Kristen. HRS juga bukan wakil sikap politik dan pandangan keagamaan seluruh warga keturunan Arab, namun hanya mewakili sebagian umat Islam. Banyak warga etnis Cina menentang Ahok. Banyak pula warga etnis Arab menentang HRS, bahkan tidak sedikit yang terdengar cukup lantang.
Karena itu, kritik terhadap sikap dan pandangan tokoh politik dan keagamaan tertentu harus bebas dari sentimen ras dan keyakinan serta diksi-diksi kasar dan diskriminatif.
Faktanya, sebagian kritik, meski bertujuan positif, terhadap pandangan dan sepak terjang seseorang yang dianggap intoleran terungkap dengan sarana diksi negatif sehingga pengkitik dan terkritik sama-sama berdialektika dalam atmosfer negatif.
Sebagian kritik terhadap pandangan dan sikap intoleran (yang tentu dilontarkan oleh pengkritik yang membela toleransi) diungkap dalam diksi yang mengesankan intoleransi pula.
Kritik terhadap intoleransi sektarian tokoh keagamaan tertentu mestinya tidak diungkap dalam diksi yang justru memperlihatkan intoleransi lain. Intoleransi sektarian mestinya tidak dikritik dan ditentang dengan intoleransi rasial.
Kritik terhadap seorang tokoh keagamaan atau lainnya harus benar-benar tertuju pada fakta personal pandangan dan sepak terjang intolerannya yang bebas dari stereotype sentimen terhadap identitas etnisnya, apalagi dengan generalisasi.
Mendukung pihak tertentu, tak berarti menafikan hak pihak lain untuk menentangnya, dan sebaliknya. Mendukung dan menentang adalah cermin dinamika kreativitas yang positif. Ia menjadi negatif bila nalar disekap dengan amarah dan nurani dibungkam dengan ekstremisme.