Indonesia dan Libya mengancam akan mengambil posisi abstain dalam voting Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atas program nuklir Iran. Duta Besar Republik Indonesia di PBB, Marty Natalegawa, mengatakan Indonesia mempertanyakan apakah sanksi merupakan solusi yang paling masuk akal pada saat ini.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Kristiarto Legowo, mengatakan Indonesia masih diyakinkan terlebih dahulu apakah memang pemberian sanksi itu timing-nya tepat. ”Karena dilihat dari laporan terakhir IAEA kami mencatat hal positif,” katanya di Jakarta, Jumat. Di sisi lain, kata Kristiarto, Indonesia juga masih perlu diyakinkan apakah sanksi itu memang produktif. Jadi mungkin lebih baik diperlukan penyelesaian isu nuklir Iran itu melalui jalan dialog. ”Mungkin perlu dilanjutkan upaya dialog dalam penyelesain isu ini,” tegasnya.

Iran tetap bersikeras bahwa program nuklir mereka untuk kepentingan damai. Iran beralasan energi nuklir dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik 60 juta rakyatnya. Sebaliknya AS dan sekutunya mencurigai Iran menyelewengkan program nuklir untuk kepentingan militer. AS mengatakan dengan deposit minyak bumi dan gas yang cukup, Iran tidak membutuhkan energi nuklir. Tuduhan ini dibalas Iran dengan mengatakan mereka akan melakukan penghematan besar-besaran dan diversifivikasi energi jika memanfaatkan energi nuklir.

Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki mengatakan, apa yang dituduhkan DK atas program nuklir Iran adalah ”sebuah tuduhan tak berdasar.” Sebelumnya Duta Besar Iran di PBB, Mohammad Khazaee, mengatakan setiap sanksi yang dijatuhkan DK hanya akan mengurangi kredibilitas IAEA. [icc-jakarta]