Indonesia, Neraka Investasi?

Pabrik-pabrik asal Jepang mulai berekspansi ke Asia Tenggara pada 1970-an, membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksinya. Tapi sekarang, perbedaan biaya antara negara-negara ASEAN dan Cina makin melebar. Upah buruh di Singapura adalah tertinggi di Asia Tenggara, yakni S$421 per bulan, 5-10 kali lipat dari upah di Shenzhen, China, mengacu pada survei Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang.

Perbedaan upah itulah yang memicu perusahaan-perusahaan Jepang mereorganisasi basis produksinya guna memangkas biaya secara keseluruhan seperti alasan yang dikemukakan Seiko Epson. Tak hanya sebagai basis produksi baru, Cina diharapkan menjadi pasar yang cukup penting dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Beberapa perusahaan elektronika juga mulai berpikir akan memindahkan secara bertahap selanjutnya menutup pabriknya di Asia Tenggara. Hitachi Metals Ltd. menutup cabang pabriknya di Malaysia pada Maret yang memproduksi floppy disk drive. Hitachi Ltd. yang memproduksi cathode-ray tube monitor untuk PC menutup pabriknya di Singapura dan Malaysia musim gugur lalu yang menghilangkan sekitar 2.600 pekerja.

Sebagai konsekensinya, ASEAN banyak kehilangan pekerjaannya. Sejak perusahaan Jepang ‘ramai-ramai’ boyongan ke Cina, sekitar 17.000 orang menjadi pengangguran. (ine)

Siapapun pun, apakah ia seorang pengamat ekonomi atau pengusaha, pasti akan mencemaskan dua hal ini. Pertama, merosotnya arus masuk penanaman modal dari luar. Kedua, melemahnya pertumbuhan ekspor nonmigas.

Sejak beberapa tahun silam memang sudah ada gejala surutnya penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Meskipun tahun ini menunjukkan peningkatan cukup berarti, namun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, jumlah modal yang masuk ke sini masih kecil. Republika Senin 8 Oktober 2007 melaporkan bahwa Indonesia berada beberapa tingkat di bawah Malaysia yang menempati urutsan ke 145 sebagai tujuan investasi.

Sebenarnya, sudah banyak ”obat perangsang” diberikan pemerintah kepada para investor agar mau menanamkan uangnya di Indonesia. Mulai dari merampingkan perizinan, penurunan tarif bea masuk, hingga insentif keringanan pajak. Tapi, menggiring para investor ke sini ternyata tidaklah mudah. Apalagi negara lain pun bekerja all out. Tidak seperti Indonesia. Upaya yang dilakukan mereka tak lagi sebatas kebijakan mempermudah perizinan investasi, tapi juga sudah sampai pada pemberian fasilitas.

Banyak pendapat mengatakan bahwa enggannya investor asing masuk dikarenakan masalah pungutan tidak resmi, pengurusan izin yang berbelit-belit, tidak ada jaminan keamanan, serta tidak ada kepastian hukum.

Tentu kita masih ingat ketika belum lama ini pemerintah membatasi kepemilikan asing di bidang telekomunikasi. Bukan soal pembatasannya yang mereka sesalkan, tetapi tidak adanya jaminan kepastian bagi investasinya. Lalu, yang terdengar belakangan, buruh Indonesia yang murah ternyata kalah bersaing dengan buruh Cina. Kabarnya, buruh Cina lebih murah dan cepat belajar tentang hal-hal baru. Kita pun tahu, investasi dipengaruhi oleh besarnya pasar, kestabilan ekonomi, dan kestabilan sosial politik.

Kalau mau jujur, yang diinginkan oleh para investor sebenarnya tidak aneh-aneh. Mereka hanya menginginkan pemerintahan yang bersih, debirokratisasi, dan jaminan hukum yang kuat. Tetapi sampai saat ini para investor sudah telanjur memandang Indonesia sebagai negara korup dan tidak punya kepastian hukum. Dan, tampaknya, Perpres No. 76 bukan jaminan atas kepastian hukum. Maklum, di sini, seperti sudah menjadi kebiasaan bahwa pemimpin atau pejabat baru mempunyai kebijakan baru pula.

Indonesia sebagai negara besar (mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia), sebenarnya memungkinkan untuk lebih awal memanfaatkan sekat-sekat eko­nominya guna pembangunan bangsa tanpa harus melirik investor-investor dari luar negeri. Karena kekuatan (modal dasar) pembangunan di negeri ini terletak pada kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Namun teori itu tidak mungkin bisa dijalankan karena dalam kondisi daya beli (effective demand) masyarakat yang rendah, dengan tingkat kebocoran pembangunan yang tinggi (selalu berada di 5 besar negara terkorup di dunia) membuat pembangunan di negeri ini tertatih-tatih jatuh bangun.

Guna memutar roda pembangunan lebih cepat, negeri ini menjadi “pelanggan tetap” badan dunia yang memberikan utang (bukan bantuan). Bahkan para pengamat mengatakan negeri ini sudah masuk ke perangkap hutang (the debt trap). Karena dahulu negeri ini pernah meminjam uang hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang pada tahun yang sama. Jadi, utang untuk membayar utang. Namun konsep model pembangunan dan ketergantungan terhadap internasional (World Bank, International Monetary Fund) terus saja dianut, sekalipun pemerintahan berganti.

Kalau sudah begini, mempertahankan investasi asing saja sulit, apalagi mengundang investor baru…?

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. Satu pemikiran dari saya tentang privatisasi (menswastakan perusahaan yang menyangkut hidup orang banyak) dan membuka dan mengundang investor asing dari berbagai negara untuk investasi dalam berbagai hal, padahal kaum terpelajar saat reformasi dan sekarang masih terdengar gaungnya “kembalikan perusahaan yang di jual keluar negeri”, tetapi pemerintah dengan alsan2 ga masuk akal selalu membodohi masyarakat dengan mengatakan bila investor mau menanamkan dananya atau hal yang lain maka kehidupan bangsa akan bertambah maju (pengangguran dapat di tekan, dll.

    Sebaliknya pengangguran mungkin bisa ditekan tetapi pekerja pribumi selalu di tekan bila bekerja pada perusahaan asing, seperti pelarangan jilbab, di pekerjaakan secara sistem kontrak, dengan gaji yang tidak sesuai standar luar negeri. Padahal kita juga tahu, investor yang membuka perusahaan dan mengambil isi bumi indonesia, belum tentu merekrut orang2 Indonesia karena dunia mengarah pada era globalisasi.

    Dengan alasan ini saya bisa bilang, mungkin lebih baik investor asing (Khususnya kafir, Barat, Pusatnya Kapitalisme) itu tidak usah menanamkan atau bercokol di negeri kita, mungkin lebih baik kita memperlihatkan ketidaksukaan dengan membuat tidak kondusifnya Indonesia bila ingin menanamkan Investasi, dan segala hal persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi untuk investasi di negara kita dan akhirnya sesuai dengan judul bahasan ini. Karena bila hal ini di biarkan SDA (Sumber Daya Alam) kita akan terkuras tak bersisa (pihak investor asing menyedot isi bumi negara kita 1/2 jadi dengan biaya sangat murah tetapi dengan sedikit olahan dan turunannya mereka kembali menjualnya dengan harga selangit). Bagaimana kita bertanggung jawab pada anak cucu kita bila sdA habis? Mungkin lebih baik kita berpahit2 dan berusaha untuk lewpas dari sistem Kapitalisme yang di suapkan ke mulut bangsa kita, kita kembangkan saja teknologi semampunya untuk mengolah SDA ,toh dengan teknologi semampunya mungkin tenaga kerja akan banyak tersedot dala satu bida pekerjaan. Dan teknlogi seadanya juga terus aktif berkembang ke arah penyempurnaan.

News Feed