IRAN ANTARA AKSI PROTES EKONOMI DAN AKSI ANTI KONSTITUSI

Gejolak protes dan arus kontra sistem Sacred Democracy alias Velayat e Faqih yang menjadi dasar negara Republik Islam Iran bukanlah fenomena aneh, tak bisa diperkirakan dan bisa ditutupi. Hukum dialektika menegskan itu. Tentu, banyak faktor internal dan eksternal yang mengakibatkannya.

Sebagai orang yang sempat mengalami hangatnya api revolusi di penghujung abad modern ini, saat menjejakkan kaki di Tehran pada Desember 1982, saya ingin memberikan sebuah deskripsi singkat tentang latarbelakang historis, situasi domestik saat itu dan pelbagai peristiwa monumental yang mengakumulasi sebagai faktor-faktor pembentuk arus kontra negara yang didirikan oleh Imam Khomeini bersama lingkaran terdekat murid-murid dan pendukungnya itu.

Bila melihat gejolak itu dari faktor-faktor pembentuknya, maka kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa berthanannya negara dengan sistem yang menggabungkan demokrasi dengan otoritas agama itu hingga saat ini adalah sebuah keajaiban. Secara niscaya pula, dapat disimpulkan bahwa adanya arus kontra bukanlah sesuatu yang dramatis dan signifikan setelah mampu melewati 1001 macam tekanan dan persoalan domestik dan internasional.

[ads1]

 

Faktor-faktor itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Embargo ekonomi, Agresi Saddam dan Isolasi Diplomatik.

Sejak peristiwa pendudukan Kedubes AS oleh para mahasiswa pasca kejatuhan Shah, hubungan AS – Iran putus. Tak hanya putus, Amerika yang merupakan majikan Iran di bawah Shah melakukan berbagai tekanan berupa embargo ekonomi dengan membekukan aset-aset investasi Iran dan mengisolasi Iran dalam pergaulan internasional. Langkah ini diikuti oleh Uni Eropa dan negara-negara lain. Hingga saat kini embargo ini berlaku.

Tak pelak, Iran, yang saat itu sedang menghadapi gejolak politik akibat friksi dalam kelompok-kelompok anti Shah dan munculnya kelompok pro Shah yang kerap melakukan aksi perlawanan, mengalami pukulan cukup berat.

Tekanan lebih saat Saddam Husein melalukan agresi militer atas dorongan dan dukungn AS, Eropa dan rezim-rezim Arab sekutunya. Iran yang baru mengalami revolusi dan baru membangun sistem negara Republik Islam harus mempertahankan dan membebaskan kota-kota di perbatasan. Perang 8 tahun menimbulkan efek yang sangat besar terhadap ekonomi Iran yang diisolasi.

Presiden demi presiden yang terpilih melakukan semua upaya proteksi dan pemulihan ekonomi yang terdampak dari embargo dengan aneka program. Tapi tentu saja, dengan tertutupnya akses perdagangan luar negeri, minimnya investasi dan matinya mata uang domestik, pemulihan ekonomi tidak terwujud secara maksimal.

Rafsanjani, salah satu pelaku utama Revolusi, yang terpilih sebagai presiden pasca perang lama dengan Irak, yang digerakkan oleh AS dan sekutunya, melakukan gebrakan besar yang dikenal dengan kebijakan rekonstruksi ekonomi, politik dan budaya demi mengatasi isolasi global. Namun, kebijakan kontroversial tersebut, meski secara relatif berdampak positif terhadap ekonomi domestik dengan tumbuhnya investasi dan pembangunan infrastruktur, menciptakan friksi politik dan konflik budaya antara kelas tradisional dan kelas moderat.

Hasan Rouhani, yang bisa dianggap sebagai anak didik Rafsanjani atau pengikut garis politiknya, melanjutkan program “detention” atau peredaan ketegangan dengan kebijakan-kebijakan akomodasionis dan mirip perestroika dan glasnost demi membuka blokade ekonomi AS dan Barat.

Rouhani bahkan lebih berani dari Khatami, presiden dari kelompok moderat sebelumnya yang membuka diplomasi luar negerinya dengan “Dialog Peradaban” yang ternyata tidak berhasil mengendorkan tekanan AS dan UE. Rouhani berusaha memake up wajah politik Iran yang sangar akibat gaya revolusioner Ahmadinejad dengan menuruti permintaan AS melalui PBB terkait program nuklir Iran. Selama beberapa tahun perundingan-perundingan antara pihak Iran dan badan dunia atom berlangsung dan berakhir dengan kesepakatan formal. Obama, sejak konflik diplomasi dengan Iran, mampu meyakinkan Kongres untuk menerima fakta program nuklir Iran yang bertujuan damai seraya berjanji mencabut sanksi ekonomi atas Iran. Namun itu ternyata hanya kesepakatan di atas kertas.

Langkah berani Rouhani, yang sejak semula ditentang oleh pihak oposisi dari kalangan konservatif karena tidak menafikan itikad baik AS, mengundang cemooh dan membuat popularitasnya menukik. Polemik antara kubu moderar pendukung Rouhani dan kubu konservatif mencuat dan menyebar hingga akar rumput. Para pemilih Rouhani tak begitu merisaukan kegagalannya dalam program nuklir karena lebih menikmati karunia kebebasan yang dirasakan selama Rouhani menjadi presiden.

Ketegangan ini memuncak jelang pipres lalu saat Rouhani akan memasuki kontestasi pemilihan untuk periode kedua. Namuj karena pecahnya kubu kontra Rouhani dengan munculnya beberapa kandidat, suara solid kubu moderat berhasil memenangkan Rouhani menjadi presiden untuk periode kedua. Kubu moderat makin percaya diri dan berani menyampaikan ide-ide liberalnya terutama di dalam kampus.

[ads1]

 

2. Pengucilan sektarian dan Gelombang Pengkafiran Syiah

Sikap tegas Iran yang menolak eksistensi Israel dan proposal perdamaian AS di Timur Tengah serta dukungan militer dan finansial Iran kepada faksi-faksi militer Palestina dan Hezbollah di Lebanon tentu mengundang keresahan AS, Iran dan sekutunya di Eropa dan Timur Tengah terutama rezim-rezim hipokrit di Teluk Persia.

Dukungan umat Islam di Timur Tengah dan dunia Islam kepada Iran atas sikap tegasnya mendukung perlawanan militer terhadap Israel menimbulkan distust publik terhadap para penguasa korup Arab yang menjadi sekutu AS.

Sektarianisme dan propaganda penyesatan dan pengkafiran Syiah dengan komando Arab Saudi dimulai dan dilancarkan secara masif dan intensif di seluruh dunia Islam dengan segala macam cara di semua lini dan strata, termasuk menciptkan kelompok Syiah buatan demi satu tujuan menjauhkan umat dari pengaruh Iran yang dikhawatirkan melejitkan kesadaran resistensi terhadap Israel dan sekutunya.

Serangan sektarianisme cukup menyulitkan posisi Iran. Banyak orang polos di negara-negara Islam yang termakan manipulasi dan provokasi. Intimidasi, persekusi bahkan teror dan pembantaian dilakukan. Kelompok-kelompok ekstremis diternak dengan doktrin skriptualisme dan obsesi pendirian khilafah dan pemusnahan Syiah dan wahabisasi muslim Sunni.

Dengan drama 9/11 Alqaeda dan Taliban diciptakan sebagai Islam murni dengan sistem gerilya dan teror bom. Afganistan dijadikan sebagai basis penangkaran dan pelatihan dan penjejalan teologi benci para ekstremis yang disebar ke negara-negara Islam.

Program berikutnya mengubah teror sporadis menjadi teror sistemik. Irak yang berpenduduk mayoritas menjadi korban konspirasi ini sejak kejatuhan Saddam. ISIS dihadirkan sebagai edisi sadis Alqaeda.

Efek dari ini adalah terkendalanya hubungan harmonis Iran dengan negara-negara Islam terutama yang berada di bawah pengaruh teologis Saudi. Ini juga berimplikasi terhadap ekonomi Iran. Tak jarang MOU-MOU dalam bidang investasi dan perdagangan antara Pemerintah Iran dan pemerintah-pemerintah sejumlah negara Islam hanya menjadi arsip.

Banyak faktor lain yang juga berperan dalam menciptkan problema ekonomi dalam negeri. Tapi dengan semua tekanan itu, Iran mampu bertahan bahkan berhasil menciptakan kemandirian di sejumlah sektor.

Yang membuat banyak orang berdecak kagum, Iran adalah pendonor terbesar rakyat Palestina di Gaza. Sampai-sampai media Israel mempelesetkan Gaza dengan Gazasistan.

Demo-demo yang bertujuan memprotes kebijakan ekonomi Pemerintah Rouhani adalah sesuatu yang wajar dalam dinamika politik dan sosial setiap negara. Tapi media mainstream pengopas kantor-kantor berita Barat justru mendramatisasi dan melukiskannya sebagai kiamat bagi sistem Republik Islam. Modus disinformasi ini bukalah yang pertama kali dilakukan.

[ads1]

 

Sayangnya, demo-demo itu ditunggangi agen-agen zionis dan segelintir pemuda hedonis pemuja Barat yang ingin memprovokasi massa demonstran melalukan aksi-aksi destruktif dengan tujuan muluk menggoyang sistem negara yang dipilih mayoritas. Demo anti sistem negara di Iran adalah aksi ilegal sama dengan demo pro khilafah dan anti Pancasila.

News Feed