Skip to main content

Mengakhiri spekulasi dalam beberapa pekan terakhir, mantan Presiden Iran ‎Mohammad Khatami akhirnya mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden, ‎Minggu (8/2). Khatami akan menantang presiden incumbent, Mahmoud Ahmadinejad, ‎dalam pemilu pada Juni mendatang. Demikian dilaporkan Situs Koran Kompas, hari ‎ini. ‎

Kompas mengutip Kantor Berita IRNA melaporkan, “Saya menyatakan bahwa saya ‎akan maju dalam pemilu mendatang.” Khatami yang dikenal luas sebagai pemimpin ‎kaum reformis didesak oleh rekan-rekannya untuk segera mengumumkan pencalonan. ‎Sebelumnya, dia masih ragu-ragu dengan mengatakan dia atau mantan Perdana ‎Menteri Iran Mir Hossein Mousavi yang akan maju. Yang dimaksud Koran Kompas ‎adalah Mantan Perdana Menteri Mir Hossein Mousavi.‎

Memang, Khatami sebelumnya berulangkali menyatakan dukungannya terhadap Mir ‎Hossein Mousavi yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Iran di masa perang ‎Irak-Iran. Sebagaimana dilaporkan Situs Pemberitaan Asriran, Khatami bahkan ‎sempat menunda pengumuman pencalonan dirinya hingga sepekan. Khatami ‎menyatakan dirinya akan meyakinkan Mir Hossein Mousavi untuk mencalonkan diri ‎sebagai presiden. Rupanya, Mir Hossein tidak bersedia untuk mencalonkan diri ‎sebagai presiden. Dengan demikian, Mantan Presiden Iran menyatakan siap menjadi ‎calon presiden mendatang. Melalui pengumuman tersebut, Khatami akan menjadi ‎pesaing tangguh Presiden Iran saat ini, Ahmadinejad.‎

Mir Hossein Mousavi dapat dikatakan sebagai salah satu tokoh yang diharapkan ‎masyarakat Iran untuk mecalonkan diri sebagai presiden. Prestasi Mousavi yang ‎mampu mengendalikan negara di saat krisis dan perang Irak-Iran mendapat ‎pengakuan jempol oleh masyarakat Iran. Untuk itu, bukanlah hal yang mengherankan, ‎jika Mir Hossein Mousawi sangat diharapkan untuk menjadi presiden. ‎

Koran Kompas dalam laporannya secara tendensius melaporkan, para analis ‎mengatakan, Khatami adalah sosok paling berpeluang di antara kandidat reformis lain ‎untuk mengalahkan Ahmadinejad. Khatami menang mutlak dalam pilpres 1997 ‎dengan harapan gerakan reformis akan membawa kebebasan beragama dan ‎demokrasi di negara republik Islam itu. Namun, faktanya, kekuatan sesungguhnya di ‎Iran tetap di tangan pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khameni. Hingga Khatami ‎lengser pada 2005, dia tidak mampu membuat perubahan berarti untuk mengurangi ‎kekuasaan kelompok garis keras.

Menanggapi laporan tendensius tersebut, tidak diragukan lagi bahwa Khatami yang ‎pernah menjadi Presiden Iran dua kali berturut-turut akan menjadi pesaing kuat ‎Ahmadinejad. Namun laporan Kompas ini menambahkan bahwa Khatami seakan ‎memperjuangkan demokrasi dan kebebasan beragama di Republik Islam Iran. ‎Padahal, demokrasi dan kebebasan beragama di negeri ini sudah terwujud semenjak ‎terbentuknya pemerintah Islam. Pendiri Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini ra, ‎menggagas revolusi Islam di negara ini dan melengserkan dinasti despotik Shah Reza ‎Pahlavi dengan tujuan yang jelas, yakni memperjuangkan demokrasi dan melawan ‎kediktatoran. Hal itu juga dibuktikan oleh sikap Imam Khomeini setelah keberhasilan ‎revolusi, dengan menggelar referendum untuk memilih sistem pemerintahan. Hasilnya ‎adalah lebih dari 90 persen warga Iran memilih sistem pemerintahan Republik Islam. ‎Ini menunjukkan bahwa Republik Islam Iran dibangun berdasarkan landasan ‎demokrasi atau suara rakyat. ‎

Setelah terbentuknya pemerintahan Islam, sistem baru negara ini menerapkan sistem ‎pemilihan umum untuk sejumlah instansi. Berdasarkan sistem Republik Islam Iran, ‎terdapat empat pemilihan umum di negeri ini. Keempat pemilihan umum tersebut ‎adalah pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan (Majles-e Khebregan-e Rahbari), Parlemen ‎‎(Majles-e Shura-e Islami), Presiden dan Dewan Kota. Dewan Ahli Kepemimpinan ‎berfungsi untuk memilih Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran atau Rahbar, yang ‎juga diistilahkan dengan Wali Faqih. Selain itu, para anggota Dewan Ahli ‎Kepemimpinan yang dipilih rakyat, juga mengawasi kinerja Wali Faqih yang kini ‎dijabat oleh Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei. Sementara Dewan Kota ‎berfungsi memilih Walikota dan mengawasi kinerjanya. Dengan demikian, Iran ‎merupakan negara yang sangat demokratis. Untuk itu, sangat mengherankan jika ‎Koran Kompas dalam laporannya bahwa Khatami memperjuangkan demokrasi di ‎negara ini.‎

Yang lebih mengejutkan lagi, Kompas dalam laporannya mengaitkan kegagalan ‎Khatami dalam memperjuangkan demokrasi, dengan tetap berkuasanya Ayatollah Al-‎Udzma Khamenei di pucuk kekuasaan di negara ini. Padahal Ayatollah Al-Udzma ‎Khamenei terpilih sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran berlandaskan ‎mekanisme demokrasi. Sepeninggal Imam Khomeini ra, mayoritas anggota Dewan ‎Ahli Kepemimpinan memilih Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei sebagai ‎pengganti Imam Khomeini ra. Berdasarkan pemilihan tersebut, Ayatollah Al-Udzma ‎Khamenei dibaiat sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran yang dikenal ‎dengan istilah Rahbar.

Uniknya lagi, Kompas juga menyebutkan bahwa Khatami adalah sosok yang ‎memperjuangkan kebebasan beragama. Kebebasan apakah gerangan dimaksudkan ‎oleh Kompas? Sebab di Iran, pemeluk agama selain Islam juga bebas menjalankan ‎ibadah dan keyakinannya. Bahkan, agama Kristen, Majusi dan Yahudi mempunyai ‎wakil-wakil resmi di parlemen. Mereka mempunya jatah khusus di parlemen dengan ‎tujuan menampung aspirasi kelompok minoritas agama. Lebih dari itu, tempat-tempat ‎peribadatan Kristen, Majusi dan Yahudi sangat menonjol di negeri ini. Gereja besar ‎dengan tanda salib yang menjulang tinggi dapat disaksikan di Tehran dan sejumlah ‎kota besar lainnya.‎

Republik Islam Iran kini memperingati kemenangan Revolusi Islam ke-30. Hingga kini, ‎Iran menunjukkan kegigihannnya dalam melawan kezaliman di dunia. Upaya ‎penumpasan kezaliman di dalam negeri telah berhasil dilakukan oleh Pendiri Revolusi ‎Islam Iran, Imam Khomeini bersamaan dengan tumbangnya rezim despotik Shah ‎Reza Pahlevi. Iran telah cukup tangguh bahkan kiprahnya diperhitungkan di pentas ‎dunia. Untuk itu, warga Iran hingga kini terus mendukung Republik Islam Iran yang ‎mengapresiai aspirasi rakyat. ‎

Media-media sudah selayaknya bersikap obyektif dalam mengomentari ‎perkembangan dan demokrasi di Iran. Tidak sepatutnya media-media Indonesia ‎berkiblat ke Barat dengan melakukan kekonyolan dan menyampaikan data-data ‎infaktual soal Iran. (/irib)