KILAS BALIK SEJARAH HIZBULLAH (4)

Lebih dari 2 tahun Lebanon tanpa presiden karena Koalisi Hzb dan Amal juga sejumlah politisi Maronit mencalonkan Sulaiman Franjieh, sedangkan kubu lawan mencalonkan Mayjen Jozef Oun yang didukung AS, Perancis dan Saudi.
Hizbullah yang berkorban dengan bertempur dengan Istael sejak 8 Oktober 2023 demi membela Gaza, yang kemudian berubah menjadi perang skala penuh pada 23 September, dan mempersembahkan 4.068 martir dan 16.000 670 yang terluka, termasuk sejumlah besar anak-anak dan wanita, juga dari pengungsian sekitar 1,4 juta warga Lebanom Selatan dan wilayah selatan Beirut justru menghadapi tekanan politik dalam negeri dari rival-rival politik.
Sejak perang dan gugurnya SHN juga jatuhnya Asad, stuasi geopolitik regional berubah dan berimpllikasi terhadap posisi politik domestik Hzblh. Suara untuk Oun menguat dan suara untuk Franjieh melemah akibat tekanan intensif AS, Saudi dan Perancis
Terjadi polemik sengit antara kubu pendukung calon tunggal Joze Oun yang didukung AS, Barat dan Saudi dan kubu yang menganggap pemilihan ini sebagai produk intervensi asing yang menguntungkan Istael seraya menganggap mekanisme bertentangan undang-undang negara.
Pada pemilihan putaran pertama Josef Oun tak mendapatkan suara mutlak. Sidang diskors 2 jam oleh Ketua Parlemen, Nabih Berri.
Dalam jeda 2 jam duo Syiah (Hzblh dan Amal) mengajukan sejumah jaminan sebagai imbalan suara penuh untuk Aoun, antara lain adalan Mikati menjadi Perdana Menteri. Aoun memberikan respon positif.
Setelah jeda 2 jam dan dilakukan pemilihan melaui voting pada putaran kedua suara untuk Josef melonjak ke 99 suara. Hzb dan Amal yang merupakan duel Syiah tampaknya mengubah pandangan pada detik-detik terakhir. Parlemen melantik Joseph Aoun presiden setelah vakum selama 2 tahun.
Tidak menunggu lama, berkat tekanan AS, Saudi dan Perancis ke mayoritas kubu politik Sunni dan Kristen kontra Hzblh, tiba-tiba nama Nawaf Salam mencuat dan menguat sebagai kandidat Perdana Menteri dan suara Mikati meredup. Tentu saja kubu Hzblh dan Amal kecewa dan merasa dikhianati.
Setelah pertemuan dengan Presiden terpilih Joseph Aoun, Anggota Parlemen Mohammad Raad menyampaikan kekecawaan faksi Hizbullah atas apa yang ia gambarkan sebagai “upaya untuk mencoreng citra konsensus pada era tersebut,” menuduh beberapa partai internal berusaha untuk “disintegrasi, perpecahan, pengucilan, dan kedengkian.”
Raad menyinggung adanya “kesepakatan awal” yang dibuat sebelum pengesahan pemilihan presiden, yang mengatur persetujuan nama perdana menteri, dengan mengatakan, “Kami mengambil langkah positif ketika presiden terpilih, dan kami berharap bertemu dengan respon positif namun ditelikung."
Ia menekankan bahwa bloknya menuntut pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan menekankan bahwa "pemerintahan apa pun yang bertentangan dengan koeksistensi tidak memiliki legitimasi."
Dalam konteks ini, blok Hizbullah, bersama sekutunya, blok Gerakan Amal, abstain dari pemungutan suara untuk kandidat mana pun selama konsultasi parlemen. Posisi ini menimbulkan kekhawatiran akan memburuknya krisis politik di Lebanon dan kemungkinan meletusnya krisis pemerintahan baru.
Kurang dari seminggu setelah ditugaskan membentuk pemerintahan oleh Presiden terpilih Joseph Aoun, Salam akhirnya bertemu dengan anggota parlemen Hizbullah Mohammed Raad, kepala Blok Loyalitas, setelah duo Syiah Hizbullah dan Amal menolak bertemu Salam dalam konsultasi parlemen.
Pertemuan yang cepat dan intensif ini dapat mengarah pada pembentukan pemerintahan dalam beberapa hari, dan bahkan sebelum tanggal penarikan pasukan pendudukan dari selatan pada tanggal 27 Januari.
Pihak yang mengetahui kontak dan pertemuan Salam mengindikasikan bahwa ia berusaha menghilangkan hambatan dengan memperluas jangkauan kontaknya, mengingat adanya konsensus blok politik mengenai perlunya mempercepat misinya dan bekerja sama dengannya.
Namun hal ini tidak meniadakan adanya kendala yang tidak hanya terbatas pada negosiasi dengan duo Syiah, dengan munculnya rams terkait representasi Sunni, belum lagi kendala yang akan menghambat pembagian portofolio Kristen dengan apa yang dikatakan tentang partai "Pasukan Lebanon" yang anti Hzblh menuntut portofolio luar negeri dan energi yang dimiliki oleh Gerakan Patriotik Bebas yang pernah menjadi mitra Hzblh
Kedua belah pihak mengatasi masalah yang menyertai pencalonan dalam konsultasi parlemen dan menegaskan kesiapan mereka untuk bekerja sama, dan Salam menegaskan bahwa dia bukan kandidat yang menantang siapa pun, dan bahwa perwakilanlah yang mencalonkannya, dan dia juga menerima Representasi Syiah dari duo tersebut dan ketidakmungkinanan untuk mengabaikannya.
Informasi yang bocormenunjukkan bahwa pemerintah akan memasukkan perwakilan dari duo Hzblh-Amal (5 portofolio, termasuk portofolio keuangan), Pasukan Lebanon (4 portofolio), Gerakan Patriotik Bebas (2 portofolio), Gerakan Marada (1 portofolio). , Partai Kataeb (1 portofolio), dan pembelot dari Gerakan Patriotik Bebas (1 portofolio), Tashnag (satu portofolio), dan Partai Sosialis (2 portofolio).
Laporan media Lebanon juga mengindikasikan bahwa pemerintahan akan terdiri dari 24 menteri, dan pembagian jabatan menteri akan mencakup beberapa portofolio penting yang secara langsung memengaruhi situasi politik dan sosial di negara tersebut.
Konsultasi Perdana Menteri terpilih, Nawaf Salam, terus berlanjut tanpa gangguan dengan berbagai komponen politik di Lebanon, untuk membentuk pemerintahan barunya, di tengah suasana positif bagi kelahiran pemerintahan ini yang akan segera terjadi, setelah menghilangkan hambatan yang terkait dengan partisipasi duo Syiah di pemerintahan.
Dinamika politik Lebanon diatas justru menunjukkan bahwa Hzblh meski mengalami pukulan-pukulan sangat berat secara militer, tetap kuat secara politik dan sosial.
Bersambung