Kontrak gas Tangguh ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tim negosiasi Tangguh dipimpin Taufik Kiemas, suami Megawati.
Untuk negosiasi ulang itu, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani membentuk tim yang kuat bersama tim teknis terkait.
Akhir pekan lalu, sesaat sebelum menghadiri penutupan Olimpiade Beijing, Wapres Yusuf Kalla bertemu Wapres China Xi Jinping. Menurut Kalla, keduanya sepakat menegosiasi ulang kontrak gas Tangguh. Tidak ada satu keterangan pun dari pihak China soal hasil pertemuan atau konfirmasi soal pernyataan Kalla.
Karena pernyataan Kalla, persoalan kontak gas Tangguh kembali hangat dibicarakan. Pembicaraan ini tidak lepas dari rivalitas yang tidak pernah padam antara Pemerintah dan Oposisi di DPR. Pemerintah diwakili Yudhoyono-Kalla dan Oposisi diwakili Megawati. Saat ini Oposisi di parlemen tengah menyelidiki sejumlah kasus soal kebijakan energi termasuk kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Yudhoyono-Kalla.
Bola liar bernama LNG Tangguh terus bergulir. Saling serang antara pemerintah dan PDIP selaku pihak oposisi pun terjadi. Apa kata pengamat?
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, tidak melihat isu LNG ini merupakan upaya pemerintah untuk menyerang pihak oposisi. Alasannya, isu ini muncul bersamaan dengan naiknya harga komoditas primer sehingga wajar jika menarik perhatian publik.
“Saya tidak melihat isu ini sebagai serangan terhadap PDIP. Karena isu ini kan muncul bersamaan dengan naiknya harga komoditas primer. Tentu itu membuat orang merasa kaget. Mereka sadar bahwa dalam kontrak yang dibuat kita dirugikan,” jelasnya.
Andrinof pun mendukung jika debat publik digelar antara PDIP dengan pemerintah terkait dengan isu ini. Dengan adanya debat itu, kata dia, publiklah yang akan menilai dan menjadi hakim dalam perkara ini.
“Baguslah, supaya terbuka ke publik. Agar publik menjadi hakim yang menilai,” ujarnya
Sementara itu, menurut Amien Rais, dari kontrak tersebut negara dirugikan ratusan triliun. Dan dia berharap langkah JK bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Dengan langkah Pak JK ini semoga bisa ditindak lanjuti dan dikuti elemen pemerintah yang lain,” ujar Amien.
Amien mengatakan, jalan pembuka oleh JK ini bisa menjadi motivasi bagi pemerintah agar ke depannya lebih mempetimbangkan kepentingan rakyat dalam hal investasi, terutama investasi yang menyangkut SDA. Dan memang sudah seharusnya pemerintah melakukan renegosiasi tersebut.
Amien lebih berharap lagi jika pemerintah melakukan hal yang sama terhadap kontrak-kontrak investasi lainnya. Selain itu, pemerintah harus berani menyatakan kebijakannya terhadap harga-harga yang disetarakan dengan harga pasar dunia.
Kontrak LNG Tangguh disetujui pemerintah pada tahun 2002. Saat itu pemerintah setuju dengan tawaran kontrak seharga 2,4 dolar AS per mmbtu dan merupakan nilai kontrak terendah sedunia. Selain itu, harga yang ditetapkan tersebut bersifat tetap atau flat selama 25 tahun. Sedangkan saat ini harga LNG dipasaran international berkisar 20 dolar AS per mmbtu, dari data ini Amin mengungkapkan negara merugi ratusan triliun rupiah pertahun.
“Seperti Free Port, Newmont, Cevron dan yang lainnya itu harus direvisi lagi kontraknya, sesuaikan harganya dengan harga pasar international. Jadi istilahnya dibalik,” ujar Amin.
