Panitia Pengawas Pemilu Daerah Khusus Ibukota Jakarta sakit hati dituduh agen Zionis setelah melaporkan Partai Keadilan Sejahtera ke polisi. Jadi selain menyerahkan tindak lanjut kasus PKS, Panitia Pengawas Pemilu DKI pun mengadukan soal tuduhan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu.
“Kami sakit sakit dituduh ada agen Zionis di tubuh Pengawas Pemilu. Kami meminta Badan Pengawas Pemilu melakukan klarifikasi,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Ramdhansyah, saat mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa 3 Februari 2009.
Ramdhan meminta Badan Pengawas Pemilu memberikan pernyataan bahwa pelaporan PKS ke polisi bukan karena berdemonstrasi anti-Israel. Tuduhan ada anggota Pengawas Pemilu yang menjadi agen Zionis itu dirasa telah menyakiti komisioner yang beragama Islam. Namun Ramdhan tak menyebut, siapa yang melancarkan tuduhan Zionis tersebut.
Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta juga meminta Badan Pengawas Pemilu melaporkan bekas pengacara PKS, Anwar Junaidi, ke asosiasi advokat. Menurut Ramdhan, Anwar Junaidi harus dikenakan sanksi karena diduga melakukan penyuapan terkait kasus yang membelit PKS itu.
Meski yang melaporkan Partai Keadilan Sejahtera ke polisi adalah Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, namun Badan Pengawas Pemilu terkena getahnya pula. Badan Pengawas Pemilu bahkan dituding sebagai antek Zionis karena telah mempolisikan demonstrasi anti-Israel pada 2 Januari 2009 itu.
Hal itu terungkap blak-blakan dalam diskusi internal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di parlemen, Rabu, 28 Januari 2009, ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat, mengungkapkan, salah besar jika menuduh Pengawas Pemilu serampangan mengadukan partai sebesar PKS tanpa bukti-bukti yang memadai.
“Apalagi kalau dikatakan saya pro-Yahudi, rasa ketauhidan saya jadi termencak-mencak,” kata Nur Hidayat yang lalu disambut gelak-tawa peserta diskusi.
Kasus PKS bermula dari demonstrasi anti-Israel 2 Januari 2009. Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta melaporkan PKS ke polisi karena demonstrasi tersebut dinilai sebagai kampanye rapat umum di luar jadwal. (sumber: vivanews)
