Skip to main content

Satu mata uang lazimnya punya dua sisi yang berbeda. Analogi ini kiranya mewakili dua tokoh yang boleh jadi dianggap publik punya visi yang sebangun karena sama-sama bermazhab Syiah. Malah keduanya sama-sama berbusana ulama dengan surban hitam di kepalanya.

Yang satu Sayyid Hasan Nasrullah yang bermukim di Lebanon. Satunya lagi, Sayyid Muqtada Sadr yang menetap di Irak. Kedua figur itu acap diparalelkan sebagai sama-sama tokoh Syiah oleh mafia media global semacam AFP, CNN, dan sekastanya yang lantas dicopas begitu saja oleh media lokal. Padahal, sebagaimana idiom di atas, meski keduanya seagama, bahkan semazhab, namun visi dan mutu masing-masing boleh dibilang jauh berbeda, atau malah bertolak belakang.

Moqtada Sadr sehari-hari memang kerap terlihat berbusana ulama. Tapi, berdasarkan tradisi keilmuan mazhab dan kriteria pendidikan di Irak, ia bukan seorang ulama. Kebiasannya berbusana seperti itu lantaran ia terlahir dari keluarga ulama. Ayahnya, Muhammad Sadiq Sadr, adalah murid dari saudara sepupunya yang merupakan ulama kesohor dan berkaliber internasional sebagai intelektual dan filsuf, yaitu Muhammad Baqir Sadr. Keduanya merupakan ulama pejuang agung kebanggaan rakyat Irak yang dieksekusi mati oleh rezim Saddam Hosein.

Muhammad Baqir “berjihad” melalui karya-karya tulisnya yang mendunia. Sementara Muhammad Sadiq berjuang melalui ceramah, pidato, dan orasi yang heroik.

Saat ayahnya gugur sebagai syahid, Muqtada masih berusia muda. Karena itu, kepergian sang ayah membuatnya tidak lagi berkesempatan untuk menimba ilmu kepada ayahnya. Meski begitu, ia mewarisi nama besar sang ayah. Entah bagaimana, saat dirinya belum cukup matang dan proses pendidikannya terhambat, Muqtada secara prematur dan tiba-tiba didapuk sebagai penerus ketokohan ayahnya.

Momen itu akhirnya menjadi antiklimaks. Moqtada yang masih euforia dengan penghormatan publik kepadanya kerap bertindak inkonsisten dan menabrak batas-batas visi pergerakan. Akibatnya, kelompok milisi yang didirikan dengan modal nama besar ayahnya menjadi terbuka dari infiltrasi beragam anasir oportunis yang mempengaruhi banyak keputusannya dalam memimpin dan memobilisasi.

Sejak Saddam jatuh lalu berdirinya pemerintahan demokratis di bawah okupasi militer AS, Muqtada membentuk pasukan paramiliter Jays al-Mahdi dan Saraya as-Salam (Detasemen as-Salam) yang tak menentu arah dan musuhnya. Di masa awal pemerintahan Irak pasca Saddam, ia dan milisinya sempat berkonfrontasi dengan pasukan AS dan melawan pemerintah bentukan Washington. Namun setelah aktivitas kelompoknya semakin luas di arena kekuasaan, Moqtada justru berbalik arah. Ia bahkan mulai membidikkan moncong bedilnya ke arah faksi-faksi Muslim Syiah yang juga berjuang mengusir AS dari tanah Irak. Sejumlah tragedi berdarah di Karbala dan Samarra diduga kuat sebagai hasil ulahnya.

Muqtada bersama sejumlah anasir oportunis menanamkan bibit kultus terhadap dirinya, demi membentuk fanatisme militan dan kebencian kelompoknya kepada Republik Islam Iran. Padahal Iran dikenal sebagai kampiun sekaligus mitra utama para pejuang anti pendudukan AS di Asia Barat. Beberapa wilayah strategis, terutama Bagdad sebagai ibukota Irak, menjadi wilayah kekuasaannya secara de facto yang berada di luar kendali aparat keamanan Irak sekaligus lumbung pendapatan ekonomi. Moqtada dan kelompoknya yang begitu kentara ambisius kekuasaan, seolah sedang membentuk negara dalam negara.

Sepak terjang Muqtada makin menjadi-jadi hingga mengundang ketegangan domestik. Salah satunya dengan mengunjungi monarki Saudi yang ikut berperan dalam menyokong rezim Saddam sekaligus menghancurkan Irak pasca Saddam. Di kerajaan yang lahir sebagai.perpanjangan kolonialisme Inggris itu, ia melakukan pertemuan khusus dengan penjahat perang, MBS. Konon ia pulang ke Irak dengan membawa uang dalam jumlah besar itu ternyata cukup ampuh untuk mengubah total pola pikir dan tindaknya, terutama terhadap visi resistensi Iran yang disemai Jenderal Qasem Soleimani.

Sejak itu, Moqtada tampil sebagai penjegal proyek Soleimani yang saat itu sedang membentuk beragam faksi militer sebagai elemen penting Hash Sha’bi untuk mengusir dan membasmi teroris ISIS. Moqtada pun kerap memprovokasi kelompoknya dengan implisit menyebut kehadiran Iran sebagai intervensi asing. Ia juga mencap faksi-faksi perlawanan bentukan Soleimani sebagai milisi-milisi binaan asing yang menjalankan agenda kepentingan kekuatan regional.

“Sadr, yang kerap disebut ulama garis keras, sejak 2003 telah berubah. Ia bukan lagi sosok marginal dan buronan,” kata Nabeel Khoury, periset The Atlantic Council.

Dalam kerjasamanya dengan politisi binaan AS, Moqtada meraih banyak kursi di Parlemen dan mengacak-acak konstelasi dengan menyingkirkan Nouri Maliki yang dibenci AS dan rezim Teluk karena ketegasannya menghadapi ISIS serta sisa-sisa Baathis dalam struktur pemerintahan.

Gugurnya Soleimani membuka kesempatan bagi Muqtada untuk bermanuver lebih liar dan seenaknya bahkan terang-terangan mengabaikan arahan Ayatullah Sistani, pemimpin spiritual masyarakat Syiah yang dihormati seluruh rakyat Irak.

Hingga tibalah hari pemilu pada Minggu (10/10). Saat itu partai Moqtada Sadr memenangkan lebih dari 70 kursi. Faksi-faksi pro resistensi, juga partai mantan PM Haidar Ebadi dan Nouri Maliki, mengecam KPU negeri tersebut dan menuduhnya melakukan kecurangan massif akibat tekanan PM sementara Mustafa Kazhimi dan Muqtada.

Iran sejak semula mengambil sikap tenang dan berusaha konsisten untuk tidak mencampuri urusan politik domestik Irak. Republik Islam itu menyatakan dukungannya atas apapun hasil pemilu selama berjalan adil, transparan, dan legal. Tak ada tambahan kembang kata yang mengisyaratkan dukungan terhadap protes atas hasil pemilu yang disuarakan kelompok-kelompok politik yang kerap dianggap proxi-nya.

Muqtada langsung melemparkan bola liar yang menambah ketegangan lewat sindiran terhadap kubu pro resistensi, “Inilah saatnya Irak bersih dari milisi-milisi pelaksana agenda asing.” Aneh, ia sendiri jelas-jelas menjadi pendiri salah satu milisi paling garang di Irak yang main mata dengan monarki Saudi.

Irak lalu dilanda gelombang protes yang dilancarkan massa pro faksi-faksi penyuplai relawan Hashd Shabi yang menuntut penghitungan manual surat suara. Kazimi langsung dituduh Qays Khazali dan Hadi Amiri sebagai otak konspirasi AS dan Saudi dalam merampok kursi faksi-faksi yang berjasa menstabilkan keamanan Irak.

Pada hari Jumat (5/11) lalu, di dalam zona hijau Baghdad, massa pemrotes hasil pemilu terlibat bentrok dengan aparat keamanan yang mengakibatkan satu orang tewas dan 100 lebih lainnya terluka,

Bentokan kian memperdalam ketegangan dan memperluas area demonstrasi. Kazhimi dituduh sengaja menghentikan gelombang protes dan memaksakan hasil pemilu yang dicurigai penuh rekayasa.

Tiba-tiba saja tersiar berita terjadinya teror bom di rumah PM Mustafa Kazhimi di Baghdad pada Minggu pagi (7/11). Kazhimi mengatakan dirinya lolos tanpa cedera dan berjanji akan menangkap para pelaku yang dianggapnya bertujuan mengganggu stabilitas Irak.

Massa yang menolak hasil pemilu menganggap peristiwa bom yang ditembakkan dari drone ke rumah Kazhimi sebagai drama playing victim untuk mengalihkan perhatian publik dari kecurangan yang dilakukannya. Drama teror itu juga dimaksudkan untuk menumpas para pendemo sebagai dalih balas dendam terhadap para penentangnya.

Irak di ambang perang saudara. Setelah berembuk dengan sejumlah petinggi politik lainnya, Kazhimi merasa perlu melakukan upaya peredaan dengan mengundang Jenderal Ismail Qa’ani, pengganti Qasem Soleimani, ke Irak. Lalu keduanya melakukan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin faksi politik yang bersengketa.

Saat itu Muqatada tidak hadir. Tak hanya absen dengan sengaja, ia bahkan mempersilakan Komandan Brigade Quds itu menemui dirinya di rumahnya. Namun Qa’ani menolaknya demi menghindari disinformasi atau pemelintiran dari pihak Muqtada bahwa kunjungan Qa’ani kepada dirinya untuk meredam isu intervensi. Padahal, Moqtada diundang resmi oleh Pemerintah Irak untuk membantu mencari solusi yang tepat guna mencegah perang saudara.

Boleh jadi sikap elegan Iran terhadap pemilu Irak dan keberhasilan Qa’ani dalam meredam ketegangan antar faksi yang berselisih justru membuat Muqtada terkucil. Semula ia begitu agresif meminggirkan lawan-lawan politiknya. Namun kini ia justru kesulitan untuk membangun koalisi yang kuat di Parlemen untuk membentuk Pemerintahan.

Alakullihal, Irak berhasil lolos dari ancaman perang saudara–sebuah petaka yang sangat diinginkan AS dan monarki Saudi. Jenderal Qa’ani berhasil meyakinkan semua pihak untuk bersikap legawa terhadap hasil pemilu meski cacat proses menurut mayoritas partai politik. Seraya itu, Qa’ani memperingatkan Kazhimi untuk tidak “menyentuh” para pemimpin faksi perlawanan dengan dalih balas dendam pasca drama teror drone. Kiranya, semua langkah Qa’ani yang mewakili Iran itu merupakan “intervensi terbaik” dalam sejarah politik Irak.

Moqtada sendiri dalam keterkucilannya, mungkin sedang berusaha mengevaluasi langkah-langkahnya dan menghitung ulang kerugian yang bakal menjeratnya. Namun demikian, figur yang terlanjur menjadi proksi Saudi itu terlihat terus mengerek jargon arabisme yang berhadap-hadapan dengan Poros Perlawanan.