Hampir seluruh telivisi dan media dunia semalam mengirimkan repoternya untuk meliput krisis seputar AKP di Ankara, ibukota Turki.
Setelah bersidang dan mendengar dakwaan Jaksa Agung, Dewan hakim Mahkamah Konstitusi Turki kembali memutuskan vonis bebas terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Abdullah Gul, Presiden Turki saat ini, dengan sanksi pengurangan bantuan finanisial tahunan negara sebesar 50 persen .
Jaksa Penuntut Umum Tertinggi di Turki, Abdurahman Yalcinkaya, Maret lalu mengajukan tuntutan pembubaran partai AKP karena melanggar sistem sekular Turki.
Ia juga menuntut pembekuan aktivitas politik 71 pemimpin AKP atas dakwaan melakukan kebijaksaaan politik yang melawan sistem sekular negara yang dibangun oleh Kamal Attaurk.
AKP adalah partai beraroma Islam yang menguasai mayoritas parlemen Turki Sejak berkuasa, partai ini telah berhasil melakukan amandemen undang-undang yang melarang penggunaan jilbab di instansi pemerintah dan perguruan tinggi.
