Skip to main content

Inilah pertanyaan utama yang perlu dijawab. Hal itu karena frase “pemimpin non Muslim” terlalu umum dan kabur sehingga bisa menimbulkan polemik dan kontroversi bila tidak dijelaskan secara komprehensif aspek-aspek yang menyertainya.

Jawabannya bisa ya dan bisa pula tidak. Pertanyaannya boleh satu, tapi jawabannya tidak niscaya satu, bergantung sudut pandang dan dimensinya.

Pemimpin, bila dipahami sebagai wakil Tuhan atau penerus Nabi, seperti seperti ulama, tentu tidak hanya harus muslim dan mukmin namun haruslah yang terbaik dan paling adil serta paling bertakwa. Karena itu, posisinya sakral dan istimewa. Karena sakral dan istimewa, penyeleksinya haruslah sangat istimewa bahkan paling istimewa, dan parameternya juga istimewa supaya menjadi kata pemutus dan melenyapkan sengketa penafsiran subjektif horisontal.

Sayangnya, kedudukan sakral ini justru dianggap tidak sakral dan agama cenderung dianggap sebagai kotak saran, dan para agamawan dianggap sebagai predikat lentur yang bisa disandang oleh siapa saja yang menghendakinya. Akibatnya, kepatuhan dan komitmen tak menjadi buahnya. Sebaliknya, ia menjadi pusat kontroversi dan lahan sengketa yang menghamburkan energi.

Pemimpin, bila dipandang sebagai administrator dan eksekutor, seperti direktur perusahaan atau kepala bagiannya atau camat dan semacamnya, tidak harus Muslim. Tapi yang pasti dia haruslah orang yang diterima oleh warga yang berada dalam area kepemimpinannya dan memiliki kecakapan dalam bidangnya serta terjamin kejujuran dan integritasnya, melalui indikator-indikator umum yang disepakati.

Bila mayoritas warga beragama Islam, misalnya, memilih seorang seorang pemimpin adiminstatif dengan pertimbangan kesamaan agamanya dengan agama yang dianut mayoritas, maka terpilihnya pemimpin (administrator) beragama Islam adalah sebuah keniscayaan, tanpa perlu memperdebatkannya lagi.

Tapi bila mayoritas warga, yang beragama Islam, memlih pemimpin administrator non Muslim, maka ia pun niscaya menjadi pemimpin administrator, karena ia merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang sebagian besar beragama Islam. Mempermasalahkan dan menggugatnya justru menganulir dan mendelegetimasi pilihan mayoritas warga. Mengikat diri dengan kesepakatan dan perjanjian merupakan kewajiban logis dan kewajiban syar’i, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Artinya, tidak menganulir dan tidak mempersoalkan posisi seorang pemimpin administrator yang terpilih oleh masyoritas warga adalah salah satu bentuk relijiusitas.

Yang mungkin juga perlu diperhatikan, kita bisa dan boleh mengganti pemimpin administrator berdasarkan aturan yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, bila dianggap kehilangan syarat-syaratnya, bukan lantaran agama yang dianutnya. Ini berlaku secara umum atas setiap pemimpin administrator, apapun agama yang dianutnya.

Dengan demikian, posisi “non Muslim” dalam konteks kepemimpinan tidak mengubah prinsip Islam, dan menerima pemimpin horizontal (sebagai pemimpin warga atau bangsa) tidak mendesakralisasi posisi kepemimpinan vertikal, sebagai pemimpin umat. Dengan kata lain, Islam dan agama lainnya tetap terjaga dalam domain skaralnya.