POLITIK MUMET

Banyak undang-undang yang disahkan oleh para legislator pilihan rakyat dianggap oleh para ahli tidak adil terkait buruh dan lainnya.

Mestikah membicarakan setiap rancangan dengan para ahli yang punya pendapat berlainan bahkan kadang berlawanan dan meminta restu semua kelompok berbeda afiliasi sebelum mensahkannya?

Banyak pula keputusan dan peraturan serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang dipilih oleh rakyat dipandang oleh para pengamat tidak tepat.

Apa yang mesti dilakukan oleh Pemerintah? Apakah Pemerintah perlu mencoba menerapkan semua saran solusi satu demi satu? Ataukah Pemerintah harus mengambil satu dari aneka saran yang bertentangan itu dan menerapkannya?

Bukankah yang terplih sebagai legislatif adalah orang-orang diserahi kepercayaan untuk mewakili rakyat untuk merancang, mensahkan undang-undang dan mengamandem yang dianggap tidak relevan, membuat anggaran dan mengawasi Pemerintah?

Bukankah yang terpilih sebagai iksekutif adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menetapkan peraturan dalam koridor undang-undang yang telah disahkan?

Mungkin para ahli bisa memberikan jawaban (yang tentu berbeda bahkan bertolak belakang).