POST-TRUTH DALAM KEKUASAAN FORMAL DAN KEKUASAAN RELIJIUS

Ada beberapa orang yang dianggap agamawan oleh khalayak relijius di beberapa kota di Jawa Timur seperti Pasuruan dan Tanggul, sebuah kecamatan dalam kabupaten Jember, bukan karena pernah studi di perguruan tinggi dan bukan karena pernah mengeyam pendidikan agama di sebuah pesantren tapi semata-mata karena diyakini sebagai titisan kakek mereka yang dikenal wali atau ulama. Akibat dari itu, yang didakwahkannya lebih pantas keluar dari mulut preman atau bromocorah. Tentu menyampaikan caci maki, menyebarkan provokasi serta menganjurkan intoleransi tak memerlukan ilmu.

Umat yang telah terhipnotis dengan wibawa artifisial dan simbolik pun hanya mengangukkan kepala yang telah disulap sebagai keranjang post truth. Bagi yang jadi pelanggan setianya, nilai kemuliaan adalah warisan temurun yang terlanjur menjebol fondasi akal sehat dan menganggap kebenaran telah menyosok dalam sebatang individu. Orang-orang polos yang merelakan diri sebagai jelata itu mengerumuninya dengan takzim bukan karena kepandaiannya tapi semata-mata karena hajat penguatan post truth yang membentuk hidup mereka. Ini bukan soal benar dan salah tapi soal penguatan identitas dan rasa ingin menyelamatkan dari keterkucilan sosial. Mereka meringkuk dalam delusi post truth.

Post truth adalah dusta yang diproduksi secara massal dan dikemas sedemikian rupa sehingga akan lebih mudah dipercaya oleh orang banyak. Dalam dunia mitos dan doktrin agama dongeng kesaktian atau kemampuan supranatural menyingkap masadepan dan nasib seseorang yang kerap disebut keramat atau info mimpi dahsyat yang disampaikan dan disebarkan demi menjerat kekaguman adalah contoh umum yang sering kita dengar.

Dalam kamus politik mutakhir post-truth berkaitan erat dengan populisme, yaitu
strategi politis dengan klaim “berpihak pada rakyat (kecil)”. Inilah strategi yang telah memenangkan Donald Trump, mensukseskan Brexit, referendum Katalunia dan pengalihan Istael dari musuh jadi mitra dan Iran sebagai musuh bersama di mata rezim-rezim Arab dengan isu “ekspansi Persia”, Suriah menjadi medan jihad menggantikan Palestina.

Pengamat prilaku politik, Ananda Sukarlan menyebut Pilkada DKI 2017 sebagai contoh kemenangan oleh calon yang memainkan post truth dengan jargon “memihak rakyat kecil” dengan memperbolehkan pedagang kaki lima di trotoar dan memasukkan becak lagi ke jalan-jalan raya tanpa memikirkan kekacauan yang ditimbulkannya. Populisme yang dicitrakan melalui pembentukan diksi bombastis, provokatif, jenaka, sederhana dan membuai adalah sarana andalan post truth.

Revolusi teknologi digital, yang menciptakan kecerdasan artifisial dan memberikan kepada siapa saja kesempatan mengakses informasi tentang apapun serta menyingkap hal-hal yang sebelumnya tertutup dan dikuasai secara eksklusif oleh para agawaman dengan aneka dalih, adalah ancaman nyata terhadap eksistensi rezim-rezim penguasa agama. Karena itu segala cara ditempuh demi mempertahankannya.

Cara pertama adalah penguatan simbol agama sebagai sarana mengikat pangsa dengan memperbanyak seremoni-seremoni keagamaan di area publik, mengerahkan massa dalam aksi-aksi jalanan dan memperluas area dominasi demi menarik sebanyak mungkin supporter.

Cara kedua adalah menggoreng sentimen primordial dan dan mempertebal fanatisme majelis, ormas atau perkumpulan dengan menciptakan ilusi sumber kecemasan bersama alias musuh.

Ada dua objek yang mudah dijadikan musuh, yaitu musuh keyakinan dan musuh politik. Musuh pertama adalah kelompok lain yang tak tertarik bergabung bahkan cenderung bersikap kritis dengan ujaran kebencian dan penyebaran intoleransi melalui pengkafiran dan penyesatan. Musuh kedua kubu politik lain yang dianggap tidak mendukung dan memberinya akses dominasi keyakinan atas umat yang menjadi pangsanya dengan menganggapnya sebagai anti Islam, merugikan umat dan seribu satu macam tudingan. Musuh ketiga adalah kelompok-kelompok rasional dan sadar kebangsaan yang dilukiskan sebagai sekular, anti ulama dan seabrek tuduhan lainnya.

Tak ada yang lebih ampuh dari eksploitasi simbol agama dan rekayasa musuh agama dalam mempertahankan dan meraih kekuasaan formal struktural (lazim disebut politik) dan kekuasaan informal kultural yang lazim diidentikkan dengan hak khusus atribut ulama, habib dan semacamnya.

Pengendalian otak publik yang dijejali dengan post truth telah mengabaikan hak warga, mengalahkan demokrasi, menginjak-injak kebebasan berkeyakinan dan menyeret masyarakat ke dalam arena konflik horisontal. Salah satu contoh faktualnya adalah persekusi dan aksi kejahatan sekelompok massa (yang digerakkan oleh segelintir agamawan) terhadap sejumlah warga yang dianggap sesat bahkan murtad karena berbeda aliran hingga kini dianggap selesai tanpa rehabilitas dan solusi yang adil. Contoh lainnya adalan upaya menegakkan hukum yang sering terhambat karena stigma “kriminalisasi ulama” hanya karena yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dikenal atau mengaku ulama.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed