SEPARATISME ADALAH PEMUSNAHAN BANGSA
SEPARATISME ADALAH PEMUSNAHAN BANGSA
Seperti Panggung Broadway yang tak pernah libur, panggung Timteng tak perlu libur dari drama konflik. Setelah kebangkitan organisasi teroris berskala global di Suriah dan Irak, agresi Saudi atas Yaman dan krisis hubungan Iran - Saudi lalu embargo Saudi dan sekutunya terhadap Qatar, kini muncul ketegangan baru. Etnis Kurdi Irak akan menyelenggarakan referendum pemisahan pada 25 September mendatang.
Pola pengelolaan negara yang akomodatif dan rekonsiliatif Pemerintah Irak di bawah Haidar Ibadi justru dianggap sebagai titik kelemahan oleh anasir oportunis Kurdi yang mendapatkan support dari AS dan rezim Tel Aviv.
[ads1]
Pemberian status otonomi khusus dan hak pengelolaan kekayaan alam dengan porsi laba yang sangat besar kepada etnis Kurdi di Irak Utara oleh Pemerintah Pusat, meski semula ditentang oleh sebagian faksi, merupakan langkah patriotik. Namun sayang, ini justru menjadi bumerang.
AS yang sejak semula merencanakan pemecahan Irak dan beberapa negara Arab yang dekat secara geografis dengan rezim perampas Quds, tentu sangat diuntungkan oleh inisiasi sepihak Barazani, pemimpin wilayah Kurdi, untuk menyelenggarakan referendum pemisahan dari Irak.
Setelah berjaya dengan gemilang membersihkan hampir semua wilayahnya dari para perusuh yang didrop dari mancanegara, kesempatan untuk memperkuat kesolidan warga dan membangun negara dilenyapkan oleh insiatif referendum pemisahan Kurdi dari Irak oleh Barazani yang didorong secara konsisten oleh AS demi kepentingan hegemoninya.
Tak pelak, inisiasi Barazani untuk menyelenggarakan referendum lolal menimbulkan kegelisahan negara-negara tetangga Irak yang juga dihuni oleh suku Kurdi.
Turki, yang dikenal represif, segera merapat dan mendukung penolakan Pemerintah Haidar Ibadi terhadap referendum itu.
Meski etnis Kurdi relarif hidup nyaman dan mendapatkan perlakuan setara di wilayahhya, Iran yang secara tidak langsung berkepentingan untuk menjaga keutuhan tanahnya, mendukung penolakan atas referendum tersebut.
Setelah berakhirnya episode ketegangan yang berakhir dengan pembersihan gerombolan teroris, bila tak segera digagalkan, Timteng akan menyuguhkan episode drama konflik baru.
Bila referendum tetap dilaksanakan dan menghasilkan kehendak mutlak untuk berpisah, maka sangat mungkin etnik Kurdi di Turki, yang sejak lama melakukan perlawanan politik dan sebagian melakukan pemberontakan miiliter, akan meningkatkan perlawanannya demi memperoleh hak referendum pula.
Secara geopolitik, Iran, yang dianggap oleh AS dan sekutunya sebagai biang blok resistensi, akan dapat PR tambahan dan akan sangat sibuk. Semua atau sebagian etnis Kurdi di wilayah sangat mungkin terangsang untuk mencoba hal yang sama.
Sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa referundum Kurdi adalah agenda deviasi.
Ini juga menjadi pelajaran bahwa separatisme di mana pun adalah agenda pemusnahan bangsa.
