Setelah Abstain di DK PBB, SBY ke Iran: Bukti Indonesia Tak Tunduk AS

Setelah Abstain di DK PBB, SBY ke Iran: Bukti Indonesia Tak Tunduk AS
Photo by Unsplash.com

Presiden SBY meninggalkan Indonesia, Senin (10/3/2008), dalam rangka kunjungan kenegaraan ke empat negara.  Iran adalah negara pertama yang dikunjungi.

Ada 7 persetujuan kerja sama bilateral RI-Iran yang akan ditandatangani dalam kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Teheran, Iran. Mulai bidang pertanian, teknik, kepemudaan, koperasi, energi, pertambangan sampai pendidikan.

Di bidang teknik, ada nota kesepakatan kerjasama antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Institut Riset Standar dan Industri Iran (ISIRI).

Sementara untuk energi dan tambang ada 2 nota kesepakatan. Yaitu pembentukan Joint Business Council antara KADIN RI dan Kamar Dagang, Industri dan Pertambangan Iran (ICCIM), kemudian shareholders agreement antara Oil Refining Industries Development Company (ORIDC) Iran dengan PT Pertamina dan Petrofield Refining Company (Indonesia).

Kesepakatan yang terakhir terkait niat pihak investor Iran membangun fasilitas kilang dan pelabuhan minyak di Tuban, Jawa Timur. Rencananya minyak mentah yang akan diolah di sana datang dari Iran dan ladang Cepu.

Sementara itu anggota Komisi I DPR menilai kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Iran pekan depan dilakukan untuk membuktikan Indonesia tidak berada di bawah ketiak AS.

"Kunjungan presiden ke Iran, bisa memulihkan kembali hubungan harmonis RI - Iran, karena sikap Indonesia yang mendukung resolusi sebelumnya, " kata Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dedy Djamaluddin Malik menanggapi `keberanian` Presiden SBY berkunjung ke Iran pada 10 hingga 16 Maret mendatang, pasca keputusan Indonesia hanya menyatakan abstain, dalam voting resolusi ketiga pemberian sanksi kepada Iran terkait isu pengembangan energi nuklir.

Menurutnya, kunjungan ini pun bisa bermakna, Indonesia tidak mau dicap sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia yang berada di bawah kendali AS.

"Kita harus ubah citra itu. Bahwa kita tidak berada di ketiak AS yang menjatuhkan sanksi untuk ketiga kalinya kepada Iran, " tegas Dedy.

Sementara itu, Anggota Komisi I FPDIP Andreas Pareira menambahkan, kunjungan Presiden Yudhoyono tersebut nampaknya terutama sebagai balasan atas lawatan Presiden Iran ke Indonesia tahun lalu.

Menurutnya, dari sudut kepentingan Indonesia, Indonesia memang perlu mempererat hubungan dengan Iran, sebab di bawah kepemimpinan Presiden Ahmadinejad kelihatan akan mengarah menjadi kekuatan utama di kawasan Timur Tengah.(dihimpun dari antara, detik, okezone dll)

Read more