Sebagai dampak dari penolakan sejumlah negara Arab atas undangan KTT darurat di Doha, muncul ketegangan baru antara para penentang terutama Arab Saudi, Mesir dan Tunisia dan para pendukung terutama Qatar, sebagai pengundang, dan Suriah yang memang sejak semula bersitegang dengan Mesir dan Arab Saudi. Tidak hanya itu, kini negara-negara Teluk yang sebelumnya selalu dikesankan sangat rukun kini terancam pecah.
Perlu diketahui, sebelum undangan dari Qatar, Kuwait telah dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah KTT Ekonomi Arab. Karena menganggap agresi Israel atas Gaza memerlukan perhatian dan agenda khusus, Qatar, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri merangkap Menlunya, bahwa isu Gaza tidak sepatutnya menjadi agenda sisipan KTT Kuwait.
Menanggapi hal itu, Menlu Mesir, Abul-Ghaith, menampik Menlu Qatar seraya mengatakan bahwa KTT Kuwait yang telah direncanakan setahun lebih tidak akan menjadikan agresi Israel atas Gaza.
Melihat pro dan kontra tersebut, sejumlah negara Arab terlihat bingung dan ingin mencari selamat. Raja Marokok, Hasan III, salah satu sekutu kuat AS di Afrika Utara, mengatakan bahwa ia tidak akan hadir dalam KTT Doha dan Kuwait.
Menanggapi sikap Mesir yang meanggap KTT darurat Doha sebagai upaya penggembosan KTT Ekonomi Kuwait, Emir Qatar memberikan pernyataan yang disiarkan oleh televisi. Dalam pernyataan itu, ia memberikan tujuh poin penting sebagai aksi nyata, antara lain mengajak negara-negara Arab untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Poin penting lain dalam pernyataan Hamad Al-Tsani adalah tuntutannya agar dibuatkan segera jembatan udara suplai makanan dan obat-obatan dari Liga Arab ke Gaza. Sebagai langkah rangsangan dan tantangan, ia mengumumkan bantuan dana Qatar untuk Gaza sebanyak 2500 juta dolar.
Di luar itu, dalam wawancara ekseklusif dengan televisi Aljazeera, Said Jalili, Sekjen Dewan Keamanan Nasional Iran, mengingatkan negara-negara Arab dan Islam untuk tidak mengukir prestasi dan memperbesar peran mediator seputar agresi Israel dengan mengorbankan tuntutan prinsipal rakyat Palestina di Gaza yang diwakili oleh Hamas dan faksi-faksi perlawanan dan memaksakan agenda-agenda damai yang menyamakan korban dengan agresor.
