Solidaritas Sosial dan Pengetahuan yang Apolitia

Hingar bingar politik Jakarta saat ini mulai memasuki momen krusial. Setelah beberapa waktu lalu pemberitaan di media massa sarat dengan perbincangan sebatas figur dan isu-isu bertendensi rasis (pri dan non-pri, muslim dan non-muslim), kini agendanya mulai menyentuh aspek ekonomi-politik pembangunan kota. Misalnya, terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemda DKI itu untuk tujuan apa dan melayani kepentingan siapa? Pelan-pelan mulai terkuak ke permukaan hal yang semestinya sejak awal menjadi pertimbangan politik dari segenap Warga Kota Jakarta dalam memilih pemimpinnya.

Bercermin dari hampir delapan belas tahun perjalanan demokrasi di Indonesia, memang sudah saatnya pertanyaan tentang kebijakan publik beserta watak kekuasaan dan kepentingan yang menjadi daya pendorongnya menjadi agenda utama, baik dari rakyat DKI Jakarta maupun daerah-daerah lainnya. Kita sudah harus meninggalkan perbincangan untuk memilih pejabat publik berdasarkan isu-isu SARA dan bias jender. Bukan hanya karena isu-isu seperti itu bersifat sektarian dan diskriminatif, tetapi akan memalingkan kita dari problem pokok masalah-masalah sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi dan kekerasan-kekerasan komunal yang semakin marak akhir-akhir ini.

Sayangnya, ketika kesadaran kritis rakyat miskin dan praktik solidaritas terhadap mereka mulai mengemuka, kita dapati segelintir intelektual liberal yang mengolok-olok atau mencibir sikap solidaritas dan belarasa tersebut. Sikap yang tidak seharusnya keluar dari kalangan intelektual yang mengaku sebagai pejuang demokrasi.

Di bawah ini saya paparkan status beberapa gelintir intelektual itu. Pertama cuitan Luthfi Assyaukanie dalam akun twitternya (12 April 2016:10.21 AM) menyebutkan “Sesungguhnya para pembela orang-orang miskin itu ingin melestarikan mereka tetap dan terus miskin”. Kedua, cuitan dari Goenawan Mohamad yang bergaya kritis ala pasca-kolonial mengatakan, “Siapa sebenarnya yang sah mewakili orang miskin? Tidak mungkinkah mereka sendiri yang bicara? Can’t the subaltern speak?”. Kedua kicauan ini kemudian diikuti oleh status facebook Saidiman Ahmad, “Memang ada orang yang memakai dalih membela orang miskin tapi pada kenyataannya melestarikan kemiskinan. Orang semacam itu tidak sedikit. Kritik mas Luthfi Assyaukanie banyak benarnya. Tapi jika para ‘pembela kaum miskin’ tidak tahan kritik, itu lain perkara.“

Dalam hal status yang diunggah oleh ketiga intelektual liberal di atas, yang ditulis pada saat bersamaan ketika mulai bangkitnya kesadaran kritis warga Jakarta untuk mempertanyakan beberapa kebijakan Pemda DKI, seperti penggusuran kampung di Luar Batang dan kebijakan yang bermasalah secara prosedur maupun substansi terkait Reklamasi Pantai Jakarta, bukan semata-mata kritik namun sudah menjadi ledekan atau olok-olok. Saya katakan sebagai olok-olok karena situasi kemiskinan yang sudah seharusnya dibela dalam perspektif pengetahuan yang jujur, dipandang sebagai sebuah tindakan bodoh. Lebih dari itu, ketiganya dengan sewenang-wenang menghakimi keabsahan tindakan belarasa tersebut sebagai tidak lebih untuk memanipulasi rakyat miskin dan melanggengkan kemiskinan itu sendiri..

Tulisan ini berusaha membongkar kedangkalan cara berpikir mereka melihat perjuangan sosial rakyat miskin dan hidup kolektif itu sendiri. Status yang kelihatan canggih dan filosofis tentang olok-olok orang miskin tadi sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tidak paham betul tentang makna perjuangan kaum miskin dan politik kolektivitas. Sebagai contoh, ketika Goenawan Mohamad mendaur ulang ucapan Gayatri Chakravorty Spivak, jagoan pasca-kolonial yang pertama kali memunculkan istilah Can the Subaltern Speak?, ia secara jelas melepaskan konteks sejarah sosial dari teori tersebut. Pandangan Spivak itu dicatutnya untuk melegitimasi pemihakannya terhadap kebijakan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggusur dengan paksa dan penuh kekerasan terhadap rakyat miskin Jakarta.(Indoprogrees)

Oleh Airlangga Pribadi Kusman

News Feed