"CAPRES PRO TAKFIRI"

"CAPRES PRO TAKFIRI"

Dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mengimani konstitusi sebagai kitab suci negara, kelompok yang berbeda dengan arus utama selalu menjadi korban dua macam diskriminasi :

1. Diskriminasi struktural oleh oknum pejabat pemegang kekuasaan terutama di daerah demi meraih atau mempertahankan kekuasaan politik atau karena kebencian sektarian dengan dalih absurd menjaga kondusivitas atau stabilitas;

2. Diskriminasi sosial biasanya digerakkan oleh satu atau beberapa oknum agamawan penikmat privelege primordial demi memproteksi teritori kekuasaan kulturalnya atau  pengidap fanatisme dan intoleransi yang tumbuh sebagai akibat dari literasi minim.

Kedua unsur negatif ini kerap berkolaborasi karena dihubungkan oleh kepentingan mutual dan cukup ampuh untuk memincangkan bahkan melumpuhkan komunitas kecil, apalagi tak punya patron dan akses kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih besar.

Perlakuan tak manusiawi dan tak konstitusional serta aneka pengalam traumatik ini membentuk rasa tidak aman (insecuritas) yang tertanam di bawah sadar dalam sebagian atau sebagian besar kelompok minoritas.

Rasa tidak aman ini mendorong kelompok kecil yang menjadi langganan diskriminasi untuk melakukan upaya pertahanan diri; a) menghindari semaksimal mungkin interaksi langsung dengan mayoritas); b)  melihat dan menyikapi segala fenomena sosial juga politik dengan mindset melindungi eksistensi komunitas penganutnya meski kadang mengorbankan rasionalitas opini dan validitas data seputar itu.

Dua sikap inilah yang menjadi dasar alasan mayoritas kelompok-kelompok minoritas untuk memberikan dukungan politik kepada kontestan yang unsur intoleransinya paling sedikit, bahkan yang sekuler dan yang tak relijius yang merepresentasi keyakinan mainstream meski seagama. Alasan realistisnya dan primer pilihan politik yang diambil bukan visi dan misi atau program atau dampak ekonomi dan kapabilitas kontestan tapi mengurangi prosentase efek negatif terhadap eksistensinya sebagai kelompok kecil.

Faktanya, toleransi antar agama tak berbanding lurus dengan toleransi intra agama. Singkatnya seagama tapi berbeda metode penafsiran teks dan pola ritual tidak lebih toleran dari tak seagama.

Pandangan inilah yang seolah menjadi konsensus natural dalam setiap moment kontestasi politik sebagaimana terjadi pada dua pipres yang lalu. Tak bisa dipungkiri, dalam pilpres 2014 dan 2019 konflik bernuansa sentimen agama versus nasionalis sangat dominan dan membuat masyarakat tersandera oleh polarisasi ekstrem dan dikotomi diametrikal yang terkonfigurasi dalam dua calon presiden.

Dikotomi islamisme vis a vis nasionalisme seolah berhasil membelah bangsa yang sudah sama-sama menerima Pancasila, UUD dan demokrasi menjadi dua kubu militan yang dikupasi oleh elit politik. Polarisasi ini bukanlah produk militansi ideologis atau idealisme. Kubu  Jokowi kala itu dilekatkan dengan nasionalisme, pluralisme, moderasi dan toleransi, sedangkan rivalnya, dilukiskan sebagai kubu yang identik dengan islamisme, radikalisme,  puritanisme, intoleransi dan sebagainya.

Kini ketika arena kompetisi tidak lagi menyajikan duel, tapi tiga kandidat yang didukung koalisi gado-gado, fitur itu tak lagi relevan. Di setiap koalisi pengusung paslon ada simbol nasionalisme dan islamisme berupa partai atau kandidat atau figur utama pendukung, karena memang masing-masing secara nyata terbukti tidak serius dengan dua simbol itu.

Keberadaan unsur nasionalisme dan Islamisme dalam setiap kubu paslon pada pilpres kali ini, menunjukkan bahwa stigma "Islamis, radikal, intoleran" pada salah satu kubu, dan "nasionalis, moderat, toleran" pada kubu lainnya, hanyalah framing dan pragmatis. Dengan demikian, ujaran-ujaran yang selama ini dituduhkan kepada masing-masing kubu, yaitu "politik identitas", "rezim anti-Islam", dan semacamnya (istilah populernya kadrun vs cebong), ternyata sekarang menimpa diri mereka sendiri. Semua paslon memiliki unsur-unsur yang selama ini dipolarisasikan.

Rupanya sebagian orang dalam kelompok minoritas itu belum mengubah mindset politiknya, telat move on dan terlanjur menikmati gelegak adrenaline polarisasi yang diametrikal itu. Tetap saja insecuritas terhadap kelompok-kelompok intoleran yang mencatut keyakinan  mayoritas menjadi dasar preferensi pemihakan dan dukungan seraya menghindari bahkan kadang ikut memojokkan salah paslon yang pada kontestasi lalu didukung oleh seluruh elemen Islam garis keras yang biasa diberi cap "politik identitas".

Akibat militansi sektarian yang terus dimainkan oleh para influencer yang mengipasi polarisasi", dua paslon yang tidak lebih unggul,  bahkan mungkin diketahui nir etik atau dipastikan "petugas partai" dianggap oleh sebagian individu dalam kelompok minoritas sebagai lebih "aman" ketimbang paslon yang didukung oleh partai Islam garis agak keras, didukung  kelompok Islamis pembenci penguasa yang  saat ini menjadi king maker paslon yang dianggap "cacat etik" dan didukung pula oleh beberapa gelintir individu intoleran pembenci minoritas agama dan aliran.

Pengalaman-pengalaman yang telah berlalu membuktikan bahwa pengaruh dukungan politik komunitas kecil dalam jumlah dan kiprah  dalam arena kontestasi politik dengan pemenang siapa pun dari koalisi mana pun terlalu tak berarti untuk diperhitungkan, tak tak diabaikan sekaligus tak diperhatikan.

Insecuritas yang terus dirawat justru bisa memperkuat ekskusivitas, fanatisme, intoleransi dan pasivitas yang menghambat upaya klarifikasi dan komunikasi dengan semua kelompok, terutama gerombolan intoleran yang merasa sudah reservasi surga.

Selama memosisikan diri sebagai minoritas dan tidak mengafirmasi identitas utamanya sebagai warga negara sebagaimana lainnya tanpa menyertakan keyakinannya yang khas serta ciri-ciri khas lainnya, kelompok minoritas sulit untuk lebur tanpa canggung bersama seluruh elemen bangsa. Tak perlu merasa "insecure" di negaranya sendiri dan di tengah bangsanya sendiri, karena konstitusi tak bedakan warga negara.

Adanya perlakuan diskriminatif oleh pejabat terutama di daerah harus dilawan dengan legal action di bawah payung formal organisasi resmi, membuka komunikasi dengan kelompok dan organisasi pendukung kebinekaan dan inisiasi konstruktif lainnya.

Read more