"MAKAN GRATIS" DI BIBIR PASLON
Makan siang yang dibagikan kepada rakyat oleh pemerintah bukanlah gratis karena dananya diambil dari pajak dan harta negara, bukan harta pribadi. Mohon hormati Bahasa Indonesia.
Semua kata gratis dalam konteks pengelolaan negara pada dasarnya tidak mengandung arti sejati, karena gratis adalah predikat bagi sesuatu yang diberikan tanpa dipungut biaya. Ini berlaku bagi semua sarana infrastruktur, pendidikan, internet, kesehatan dan lainnya.
Dalam sistem demokrasi orang yang terpilih sebagai presiden dan wakilnya bukanlah "pemimpin" dalam arti sejati, tapi "tukang" yang disewa untuk mengelola negara atau manajer yang disewa jasanya untuk mengatur urusan-urusan pihak penyewa atau majikan atau klien, yaitu rakyat. Posisi rakyat sebagai majikan ini berlaku juga atas semua pejabat negara dari Ketua RT hingga eselon 1 serta petugas keamanan dan ketertiban dari yang berpangkat paling rendah sampai tertinggi.
Pembagi dan penyalur "makan gratis" karena biayanya diambil dari uang negara yang merupakan harta rakyat bukanlah pemberinya dan bukan dermawan. Bila mampu melaksanakan mandat dan tugas, dia adalah CEO yang layak diapresiasi secara proporsional tanpa puja dan kultus dan kontraknya diperpanjang. Bila tak mampu karena berbagai kendala di luar kehendak, patut dimaklumi. Bila tak melaksanakan tugas karena sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan keluarga atau kroni, layak dipecat atau dicabut mandatnya.
Bila tak memiliki wawasan kewarganegaraan, rakyat yang lugu mudah dibius dengan opini menyesatkan dan invalid yang kerap disebarkan dalam kampanye hingga sebagian calon pemilih memandang penebar janji sebagai pahlawan penyelamat, dermawan dan sebagainya.
