AKTIVIS DAN JEJARING KORPORASI

Saya tak mampu menahan diri untuk tak mengagumi beberap orang punya skill berekspresi secara memikat karena terlihat independen, konstisten dan berani memihak “rakyat kecil” seperti petani, nelayan dan buruh serta membela hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat meski melawan arus besar opini dan bertentangan dengan institusi negara melalui karya-karya jurnalistik yang mempesona berupa tulisan dan audio-visual.

Mereka merasa atau dianggap mewakili kelas kritis dan berani yang memendam kekesalan terhadap ketidakadilan sistemik sebagai buah konsentrasi kuasa segelintir elit cukong-cukong rakus dan politisi culas alias oligarki. Bahkan sebagian dari mereka menolak sistem negara yang dianggap cenderung otoriter dan korup.

Saya sempat mempertanyakan hubungan antara kaum buruh dan lembaga-lembaga donor dunia yang mendanai dan mendorong gerakan mereka. Sekilas hubungan ini cukup membingungkan.

Semula yang terkesan adalah bahwa aktivis NGO yang mengedukasi kaum buruh untuk menunut perbaikan nasib adalah pihak yang berhadap-hadapan dengan sentra-sentra modal. Terkesan pula semula bahwa yayasan-yayasan dan lembaga donor dunia itu sangat peduli terhadap problema kemanusiaan dan kesejahteraan buruh.

Setelah berdiskusi dengan beberapa teman aktivis dan intelektual, saya berusaha menyusun sebuah hipotesa yang mungkin tidak bisa dianggap sebagai kesimpulan objektif.

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang suka atau tidak, telah berlaku dalam segala bidang, mulai dari industri berat sampai virtual. Modal dalam terminologi kapitalisme modern bukan hanya uang dan alat produksi tapi juga perangkat-perangkat penunjangnya, termasuk isu kemanusiaan, hukum, pendidikan dan doktrin agama (sejauh yang bisa dikapitalisasikan).
Salah satu strategi dan modus sentra kapitalisme untuk memperoleh modal sebanyak mungkin dengan cara semudah mungkin adalah menciptakan instabliitas.

Advokasi dan edukasi hak buruh melalui NGO pembela kaum buruh di bawah organisasi serikat buruh memantik kesadaran untuk melakukan protes dan tuntutan perbaikan nasib dan kesejahteraan kepada Pemerintah selaku pihak yang menetapkan regulasi ketenagakerjaan terkait UMR, kepada DPR terkait UU Perburuan dan kepada pengusaha sebagai pemilik modal.

Boleh jadi kegamangan Pemerintah dalam merespon tuntutan terus menerus tesebut karena pengaruh besar kelompok pemodal dalam kebijakan negara menimbulkan kekecewaan yang luas. Disinilah instabilitas menjadi penentu turunnya harga buruh karena sekuritas yang rentan dan jatuhnya kinerja perusahaan lokal akibat aksi mogok dan lainnya yang berdampak terhadap menurunnya kuantitas dan kualitas produk. Saat itulah, perusahaan-perusahaan raksasa akan datang menawarkan aksi penyehatan dan penyelamatan dengan mengakuisisi melalui transaksi yang bisa dianggap murah meriah. Meski terlihat berhadap-hadapan, dalam urutan mata rantai kapitalisme, buruh bersama lembaga-lembaga advokasinya, pemerintah dan pengusaha lokal adalah korban dari Kapitalisme global.

Tentu fakta di atas tidak general. Banyak aktivis yang tulus bekerja keras membela HAM dan mustadhafin, kaum minoritas juga lainnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed